JAKARTA. Penegakan hukum pemerintahan Jokowi-JK selama tujuh bulan dinilai belum ada yang menggembirakan. Malah penegakan hukum masih diwarnai dan diintervensi ke­pentingan politik, salah satunya kisruh KPK dan Polri. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pembina MMD Initiative, Mahfud MD dalam diskusi ‘Efektifkan Pemerintahan Jokowi’ yang digagas MMD Initiative di Jakarta, kemarin. Menurutnya, yang paling menon­jol dari pemerintahan ini adalah konflik antarlembaga penegak hukum.
“Keseimbangan tidak ada. Legislatif lebih banyak menggu­nakan kekuatan politik. Hukum bisa diakali oleh proses-proses legislasi. Itu yang sampai seka­rang terjadi,” kata bekas ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Ditambahkannya, pemberan­tasan korupsi di era Jokowi-JK dicederai oleh kisruhnya dua lembaga penegak hukum yakni KPK dan Polri yang mengaki­batkan lemahnya KPK. “KPK kenapa dicintai, karena KPK berani menyentuh kakap dan menyentuh institusi yang terke­san steril dari penegak hukum. Ketika KPK sedang terpuruk, waktunya Polri dan Kejaksaan maju,” ujarnya.
Diakuinya, kemajuan inti­tusi Polri dan Kejaksaan sudah mulai terlihat. Di antaranya, Kepolisian sudah mulai berani menggarap kasus korupsi cukup besar, seperti penggerebakan Kantor SKK Migas. Dulu hal tersebut cuma ditangani KPK. Kejaksaan juga mulai berani melakukan eksekusi-eksekusi tegas kepada bandar narkoba dan sejumlah pejabat besar telah disentuh.
Sedangkan soal sistem hukum, kata Mahfud, ada sedikit cacat yakni tentang dibolehkannya proses praperadilan yang mesti­nya tidak ada. Bahkan parahnya, dalam proses praperadilan terse­but, kewenangan Pengadilan Negeri justru berlebihan, seperti pengujian terhadap UU yang sebetulnya satu-satunya hak milik MK.
Keputusan MK terakhir juga bikin goncang dunia hukum yakni pembolehan PK lebih dari satu kali. “Ini menimbulkan kekacauan hukum. Ke depannya, kita harus memikirkan jalan keluar, apa mengubah atau ba­gaimana. Kita berharap politik dan hukum seimbang. Jangan politik di atas hukum. Dan paling penting strong leadhership dari Presiden,” terangnya.
Hal senada juga disampai­kan pengamat politik LIPI Siti Zuhro. Menurutnya, tujuh bulan pemerintahan Jokowi-JK yang wajib disoroti adalah konflik antar institusi penegak hukum dengan durasi yang cukup lama. “Meski ujungnya reda, tapi pele­takan batu pertama penegakan hukum dan korupsi gagal dengan kasus itu,” ujarnya.

Selain itu, situasi politik juga gaduh. Friksi di dalam partai sangat bertele-tele dan begitu lama. Konsolidasi politik di awal pemerintahan Jokowi-JK gagal. “Politik sangat gaduh dan kisruh. Nuansa intervensi dan Orde Baru sangat kental,” ujarnya,
Kisruh di tubuh partai poli­tik terkait dengan momentum pilkada serentak pada Desember tahun ini. Siti mengingatkan seluruh stakeholder betul-betul memikirkan segala aspeknya. “Jangan sampai dilakukan ke­tika pesertanya masih gaduh sehingga jadi konflik serentak,” ingatnya. (int)