Politisi dan Penggiat Pendidikan
BERITA-SULSEL.COM – Politik dan pendidikan adalah dua hal berbeda. Tapi, hal tersebut bisa disatukan dan dilakoni secara bersamaan oleh Andi Endre Mallanti Cecep Lantara. Bergelut dalam di dunia politik serta menjadi aktor dunia pendidikan. Pria Makassar, 21 Desember 1978 ini tak hanya memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dengan sejumlah kegiatan sosial melalui yayasan pendidikan Makassar (Yapma).
Tapi, Endre sapaan akrabnya juga kader Partai Demokrat yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPRD Makassar. Di mata koleganya, Endre dikenal sebagai politisi santun, sedang di dunia pendidikan Endre dikenal sebagai pria bertangan dingin yang mampu membawa sebuah institusi pendidikan lebih berkembang serta berkualitas. Tak heran, jika Endre begitu dikenal di dunia pendidikan serta politik.
Kata dia, permasalahan kemiskinan tidak hanya dihadapi dalam skala nasional saja, tapi juga menjadi masalah global yang penting. Kemiskinan berdampak pada peningkatan pengangguran, rendahnya produktivitas, minimnya pendidikan, kurangnya pelayanan kesehatan serta meningkatnya kriminalitas, ini masuk dalam teori lingkaran setan.
Menurutnya, hal ini berdampak negatif dari kemiskinan adalah tidak adanya akses pendidikan yang baik. Lalu, karena tidak memiliki keahlian dan keterampilan, mereka tidak bisa mendapat pekerjaan yang layak sehingga pendapatan pun rendah, bahkan tidak bekerja (menganggur).
Orang yang tidak memiliki pekerjaan akan relatif dekat dengan tindak kriminalitas. Kondisi tersebut berpengaruh juga pada kesehatan, baik dalam pemenuhan gizi harian atau masalah kesehatan lainnya. Masalah-masalah diatas saling terkait dan terus berputar bagai lingkaran setan bila tidak diputus.
“Salah satu cara untuk memutus lingkaran setan adalah dengan investasi pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu indikator penting guna memajukan peradaban suatu bangsa, bahkan fungsinya menjadi suatu investasi jangka panjang,” ujarnya.
Pendidikan juga memainkan peran penting dalam perekonomian, terkait dengan lingkaran setan yang apabila negara ingin sejahtera hal yang sepatutnya dibenahi adalah pendidikan. Mengapa? Karena pendidikan berhubungan dengan produktivitas masyarakat, semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi pula produktivitasnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian.
“Harus kita sadari, bahwa peningkatan mutu pendidikan di Makassar tidak harus menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun menjadi tanggung jawab bersama, termasuk yayasan non pemerintah. Yayasan Pendidikan Makassar (YAPMA) didirikan dengan tujuan memberikan kontribusi positif terhadap dunia pendidikan di Makassar. Disamping memberikan mutu pendidikan secara berkesinambungan, YAPMA juga memiliki misi sosial yang berjalan seiringan dengan aktifitas akademiknya,” ujarnya.
Alumni Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin mengatakan, dalam menjalan profesi baik dunia politik maupun pendidikan, semua harus berjalan beriringan. “Kesibukan mengelola yayasan dengan kapasitas saya sebagai anggota dewan Makassar semuanya berjalan dengan baik. Pada momentum tertentu, kedua aktifitas ini bisa berjalan bersamaan seperti halnya pada kegiatan sosial yang digelar yayasan kami,” paparnya.
Ketua Bapilu DPC Partai Demokrat Kota Makassar ini menambahkan, keputusan terjun ke dunia politik adalah bentuk regenerasi keluarga Andi Cecep Lantara dalam dunia politik. “Ayah saya (Alm) Andi Cecep Lantara seorang politisi senior di daerah ini. Dia pernah menjadi anggota DPRD Sulsel periode 1987-1992. Beliau mewakili Fraksi Partai Golkar. Kini, sang anak, yakni saya, memilih berkiprah di Partai Demokrat,” ujarnya.
Kata dia, perjuangan politiknya tak lain untuk memajukan pendidikan di Sulsel. “Saya harap keterwakilan saya di parlemen bisa membawa kemajuan untuk peningkatan kualitas pendidikan di Sulsel,” ujarnya.
Melalui YAPMA, kata Endre, dirinya bersama keluarga besar tak hanya mencari keuntungan semata. Meraih mutu pendidikan jauh lebih penting dari pada mengejar untung materi. “Kami punya program sosial yang rutin kami laksanakan baik bersama otoritas yayasan maupun dengan mahasiswa yang menjadikan yayasan ini lebih memiliki peran positif di tengah masyarakat seperti pemeriksaan kesehatan gratis dan sunatan massal,” ujarnya.
Menurutnya, cara ini sebagai pendidikan dasar bagi mahasiswa untuk menanamkan rasa kemanusiaan, ketika mereka terjun dalam dunia kerja, mereka lebih mengedepankan sikap sosial mereka dibanding keuntungan materi. “Materi itu penting, namun nurani juga lebih penting,” paparnya.
Entaskan Kemiskinan, Benahi Ketenagakerjaan
Wakil ketua bidang kepemudaan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Makassar, Andi Endre Mallanti Cecep Lantara kembali fokus mengentaskan masalah sosial, termasuk kemiskinan di Sulsel, khususnya di Makassar dengan mencanangkan sejumlah program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.
Kata dia, gemuruh partai politik dengan jualan programnya kadang tidak sejalan dan relevan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini, khususnya dalam pengembangan dan pemberdayaan.
Dalam menghadapi permasalahan masyarakat yang ada saat ini,. dirinya harus menata semua sistem dengan memfokuskan memberdayakan masyarakat.
Menurutnya, kemiskinan selalu dikaitkan dengan faktor ekonomis yang dinyatakan dalam ukuran tingkat pendapatan atau tingkat konsumsi individu atau komunitas. Untuk mendorong perekonomian rakyat, banyak menyarankan agar regulasi yang ada bisa membantu atau mendorong tumbuhnya perekonomian rakyat, sekaligus untuk mengatasi kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan golongan ekonomi lemah.
Untuk itu, perlu peranan pemerintah, maka pengembangan swadaya masyarakat juga penting. Hal ini memerlukan kebijakan publik yang menyentuh kepentingan masyarakat, inisiatif dari bawah sangat diperlukan.
“Ketika masyarakat merasakan hasil pemberdayaan itu, dengan sendirinya mereka akan memilih mendukung pemimpin tersebut, khususnya mereka yang terikat dengan aturan partai politik. Jadi, partai harus memberdayakan masyarakat, inilah yang kami berikan kepada masyarakat, Demokrat adalah partai milik rakyat,” jelasnya.
Kata dia, saat in dirinya kembali diamanahkan oleh rakyat untuk menjadi wakil mereka di parlemen. Kali ini tufoksi kerjanya akan lebih banyak lagi, bukan lagi untuk masyarakat Makassar, tapi semua msyarakat Sulsel. “Saya tetap fokus memperjuangkan pengentasan kemiskinan dan pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi Partai Demokrat,”jelasnya.
Ia juga menambahkan, selain kemiskinan, salah satu kerja yang harus dilakukannya saat ini adalah membenahi sistem ketenagakerjaan di Sulsel yang saat ini semakin pelik.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang antara sektor ekonomi tersier atau sektor industri jasa dengan padat karya merupakan titik balik persoalan dari kondisi ketenagakerjaan Indonesia yang cukup memprihatinkan.
“Walau pertumbuhan ekonomi di Sulsel, khususnya Makassar terus meningkat. Hal tersebut tak terlepas dari banyaknya masalah. Khususnya dalam bidang ketenaga kerjaan,” ujarnya.
Sehingga kata dia, dirinya terus mengawal dan mendesak dinas ketenagakerjaan (Disneker), khususnya di Makassar untuk terus membenahi sistem penerimaan dan pengupahan tenaga kerja.
Saat ini banyak perusahaan belum menerapkan dan menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Khususnya sistem pengupahan, pemberian jaminan keselamatan dan kesehatan. Serta tunjangan-tunjangan lain yang menjadi hak para pekerja.
“Persolan upah para pekerja pada tahun 2013 lalu saat ini cukup baik. Tapi masih banyak perusahaan belum memberikan apa menjadi hak pekerja. Upah Minimum Kota (UMK) Makassar saat ini mencapai Rp. 1.900.000 perbulan, sedang Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp. 1.700.000 perbula,” ujarnya.
Evaluasi Layanan Kesehatan
Politisi Partai Demokrat, Andi Endre Cecep Lantara bersama beberapa legislator Sulsel dari Komisi E Bidang Kesra DPRD Sulsel mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten serta kota untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan di masyarakat.
Kata dia, dari kunjungan kerja yang dilakukan pihaknya di Kabupaten Maros, hingga saat ini masyarakat yang telah tercover oleh layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hanya mencapai angka 57,98 persen. Jumlah tersebut masih jauh dari yang diharapkan.
“Saya bersama Komisi E DPRD Sulawesi Selatan mengadakan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, rombongan komisi dipimpin Ketua Komisi E, Tenri Olle Yasin Limpo bersama Syaharuddin Alrif sebagai wakil ketua komisi. Disini kami diterima Kepala dinas Kesehatan, Firman Jaya, didampingi kepala RS Salewangang dan Kepala BPJS Perwakilan Maros,” ujarnya.
Melalui pertemuan ini, mencuat beberapa hal seperti komitmen pemerintah untuk meningkatkan standar pelayanan di Maros seperti Poskesdes dan Puskesmas. Selain itu, juga harus ada kesiapan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan penerapan BPJS.
Endre memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Maros yang memiliki komitmen penuh dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. “Kami berharap di tahun 2016 kedepan, BPJS daerah harus diberlakukan, persentase terhadap coverage peserta BPJS harus semakin tinggi, hal ini harus dibarengi dengan pelayanan yang semakin baik,”kata Endre. (*)
Biodata
Andi Endre Mallanti Cecep Lantara SE Akt
Tempat Tanggal Lahir: Makassar, 21 Desember 1978
Hobi: Sepakbola, Hiking, Fotografi
Alamat: Jl Monumen Emmy Saelan No 37 Makassar
Keluarga
Istri: Andi Rahwanda
Anak:
* Andi Aqilah Dewanti
* Andi Aira Dewanti
* Andi Athar Dewanta
Pendidikan
* 1985 – 1991 : SDN Mangkura II, Makassar
* 1991 – 1994 : SMPN 5, Makassar
* 1994 – 1997 : SMUN 5, Makassar
* 1997 – 2002 : Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin
Pengalaman Organisasi
* Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Akuntansi (IMA) Fak. Ekonomi Universitas Hasanuddin periode 2000 – 2001
* Koordinator Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia (JMAI) simpul Sulawesi periode 2000 – 2001
* Pengurus HMI Komisariat Fakultas Ekonomi Periode 1999 – 2000
* Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fak. Ekonomi Universitas Hasanuddin Periode 2001 – 2002
* Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Makassar Periode 2006-2011
* Ketua Bapilu DPC Partai Demokrat Kota Makassar Periode 2011-2016
Comment