Salah Pilih Pemimpin Berarti Bencana

ilustrasi. ist
ilustrasi. ist

MAKASSAR, berita-sulsel.com – Bencana itu bisa datangnya dari manusia bisa dari Tuhan. Jika dari Tuhan, maka itu merupakan ujian atau cobaan, peringatan, teguran, azab bagi bangsa Indonesia karena para pemimpin dan wakil rakyatnya hidup bermewah-mewaah dengan cara menghambur-hamburkan uang rakyat.

Tapi, bencana juga bisa diciptakan oleh manusia, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Jika salah memilih pemimpin beberarti masyarakat itu telah membuat bendaca bagi dirinya sendiri. Untuk itu, sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah di 11 daerah di Sulsel, khususnya Kabupaten Gowa dan Soppeng, masyarakat sebagai pemilih harus jeli memilih figur yang layak menjadi pemimpin.


Hal ini disampaikan pemerhati politik dan ekonomi Sulsel, Ir Abdul Haris SE MSi kepada wartawan di Makassar, Senin (8/6/2015). Kata dia, kenapa banyak masyarakat menderita setelah pelaksanaan Pilkada, karena telah salah memilih pemimpin dan wakil rakyat.

“Lihat saja negara ini, sebelum pemilihan presiden 2014 lalu, masyarakat Indonesia sangat mendewakan Joko Widodo – Jusuf Kalla menjadi presiden, belum setahun terpilih mereka malah balik mencaci dan memakinya. Padahal, mereka sendiri yang memilihnya,” ujarnya.

Bencana yang disebabkan salah memilih pemimpin cukup banyak, yakni bencana dari segi ekonomi, saham, hukum, hingga bencana moral, akhlak dan hati nurani hingga sosial. “Apa kata Al Qur’an soal bencana memilih pemimpin, “Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada pemiimpin-pemimpin yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.” (QS. Al Israa’ ayat 16),” ujarnya.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Bosowa 45 Makassar, Arief Wicaksono mengatakan, jelang pemilihan masyarakat harus bisa melihat track record calon pemimpin mereka. “Saat ini terkuak banyaknya pejabat yang menggunakan ijazah palsu, bahkan mereka rela mengeluarkan uang banyak untuk membelinya. Jika figur seperti ini yang dipilih, yakinlah esok mereka akan melakukan kejahatan yang akan sangat merugikan masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya itu, kata Arief, mereka yang menyatakan sebagai calon bupati harus bersih dari masalah hukum. “Kita ketahui sendiri, ada beberapa calon bupati yang kembali maju memiliki catatan hitam dengan aksi anarkisnya. Termasuk kasus pembakaran kantor KPU Soppeng di Pilkada sebelumnya,” terangnya. (ft)

Comment