MAKASSAR, berita-sulsel.com – Jelang pelaksanaan penetapan calon bupati di 11 kabupatan di Sulsel, sebaiknya partai politik harus jeli melihat figur mana yang paling layak untuk diusung menjadi kepala daerah. Mengusung calon pemimpin tak hanya dilihat dari segi materi, tapi juga kualitas dan moralnya (tracd record).

Hal ini diungkapkan pengamat sosilogi politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr Andi Haris, Kamis (11/06/2015). Menurutnya, saat ini Parpol seakan membabi buta membidik orang atau figur yang tidak jelas kemampuan kepemimpinannya.

“Lihat saja di beberapa Pilkada sebelumnya, banyak kader parpol menjadi kutu loncat. Inilah yang sekarang menjadi permasalahan. Mengapa saat ini banyak elit parpol melacurkan diri dengan mengusung dan mendukung calon kepala daerah dari yang sensualitas atau punya banyak uang?,” ujarnya.

Hal tersebut memperlihatkan, kata Haris, Parpol tidak berniat mengkaji kapasitas calon dalam hal kepemimpinan publik. Sehingga, Parpol mempertaruhkan kepentingan publik dengan iming-iming sensualitas. “Misi parpol itu bukan menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, mereka hanya memiliki ambisi untuk memenangkan pilkada,” paparnya.

Seharusnya, jelas Haris, kualitas dari pengalaman bisa menunjukkan potensi kapabilitas calon, hal ini seharusnya menjadi syarat utama dalam menetapkan figur untuk bertarung di Pilkada. “Jika ini dilakukan setiap Parpol, pasti manfaat dimasa mendatang, termasuk terciptanya kaderisasi Parpol. Sehingga, proses pencalonan adalah bukan lagi sekedar popularitas, tetapi kapabilitas, potensi kepemimpinan, dan elektabilitas,”paparnya.

Hal senada disampaikan penggiat ekonomi dan politik Universitas Negeri Makassar, Ir Abdul Haris SE MM. Menurutnya, mencuatnya banyak kasus ijazah palsu yang melibatkan pejabat, termasuk calon kepala daerah harus diwaspadai. “Jika calon bupati menggunakan ijazah palsu, sudah bisa dipastikan niatnya untuk menjadi kepala daerah bukan untuk mengabdikan diri, tapi untuk mencari sesuatu,” ujarnya.

Ia juga berharap, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bisa mendeteksi hal tersebut. “KPU harus jemput bola dengan berkoordinasi dengan semua pihaknya untuk melakukan pencegahan balon bupati yang ingin menggunakan ijazah palsu,” paparnya.

Hal yang sama disampaikan Koodinator FIK Ornop, Asram Jaya. Kata dia, jelang penetapan pasangan calon disemua Pilkada, KPU harus melakukan koordinasi dengan kopertis dan pihak kepolisian untuk mencegah adanya oknum Balon bupati menggunakan ijazah palsu. Semua kampus yang ditengarai sering mengeluarkan ijazah dengan mudah harus ditutup. (des)