Audit BPK, DPR Ancam Tunda Pilkada Serentak

[caption id="attachment_1873" align="alignleft" width="388"]Hadapi Pilkada, Pemilih Harus Lebih Cerdas Hadapi Pilkada, Pemilih Harus Lebih Cerdas[/caption]JAKARTA, berita-sulsel.com - Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengancam akan menunda pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Hal ini akan dilakukan bila Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak bisa menjelaskan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan 2014."Sebesar Rp 334 miliar tidak digunakan dengan baik dan akuntabel. Maka menjadi pertanyaan apakah KPU dinilai layak atau tidak untuk menjadi penyelenggara pilkada serentak?" kata anggota Komisi Pemerintahan dari Fraksi Partai Golkar Misbakhun, dalam rapat dengar pendapat dengan KPU tentang hasil audit BPK, Senin, (22/6/2015).Sebelumnya, BPK telah menyerahkan hasil audit KPU kepada Komisi Pemerintahan DPR. Temuan dalam audit antara lain adalah temuan kerugian negara Rp 13,755 miliar, indikasi kerugian negara Rp 20,539 miliar, pemborosan Rp 93 miliar, lebih pungut pajak Rp 1 miliar, kesalahan administasi Rp 185 miliar, dan lain-lain.Total temuan BPK adalah Rp 334 miliar dana yang digunakan oleh KPU pada 2014 tidak sesuai dengan sistem pengelolaan anggaran yang baik.Arwani Thomafi dari Partai Persatuan Pembangunan juga mempertanyakan tanggung jawab KPU atas temuan Rp 334 miliar itu. Menurut Arwani, walaupun temuan itu terjadi di KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota, namun KPU Pusat memiliki tanggung jawab penuh menindaklanjuti temuan itu."Pilkada 2015 menjadi momen strategis untuk memperbaiki KPU. Bila ternyata KPU belum 100 persen siap untuk pilkada, maka harus jujur. Mungkin bisa kita delay di beberapa daerah," kata Arwani. (tc)

Hadapi Pilkada, Pemilih Harus Lebih Cerdas
Hadapi Pilkada, Pemilih Harus Lebih Cerdas

JAKARTA, berita-sulsel.com – Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengancam akan menunda pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Hal ini akan dilakukan bila Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak bisa menjelaskan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan 2014.

“Sebesar Rp 334 miliar tidak digunakan dengan baik dan akuntabel. Maka menjadi pertanyaan apakah KPU dinilai layak atau tidak untuk menjadi penyelenggara pilkada serentak?” kata anggota Komisi Pemerintahan dari Fraksi Partai Golkar Misbakhun, dalam rapat dengar pendapat dengan KPU tentang hasil audit BPK, Senin, (22/6/2015).


Sebelumnya, BPK telah menyerahkan hasil audit KPU kepada Komisi Pemerintahan DPR. Temuan dalam audit antara lain adalah temuan kerugian negara Rp 13,755 miliar, indikasi kerugian negara Rp 20,539 miliar, pemborosan Rp 93 miliar, lebih pungut pajak Rp 1 miliar, kesalahan administasi Rp 185 miliar, dan lain-lain.

Total temuan BPK adalah Rp 334 miliar dana yang digunakan oleh KPU pada 2014 tidak sesuai dengan sistem pengelolaan anggaran yang baik.

Arwani Thomafi dari Partai Persatuan Pembangunan juga mempertanyakan tanggung jawab KPU atas temuan Rp 334 miliar itu. Menurut Arwani, walaupun temuan itu terjadi di KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota, namun KPU Pusat memiliki tanggung jawab penuh menindaklanjuti temuan itu.

“Pilkada 2015 menjadi momen strategis untuk memperbaiki KPU. Bila ternyata KPU belum 100 persen siap untuk pilkada, maka harus jujur. Mungkin bisa kita delay di beberapa daerah,” kata Arwani. (tc)


Comment