JAKARTA, berita-sulsel.com — Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan DPR agar berhati-hati dengan usulan program pengembangan daerah pemilihan atau yang biasa disebut dengan dana aspirasi. Jika ada kesalahan dalam perumusan program dengan nilai total Rp 11,2 triliun per tahun tersebut, hal itu berpotensi terjadinya korupsi.

“Perlu kehati-hatian pelaksanaan ini. Tentu harus ada kejelasan, petunjuk teknis dari eksekutor yang akan melaksanakan ini. Dari tim lembaga harus ditinjau sejauh mana kesiapan, pertanggungjawaban, dan hasil yang diharapkan,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain dalam jumpa pers bersama Tim UP2DP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2015).

Sebelumnya, Zulkarnain dan Tim UP2DP yang terdiri dari Taufik Kurniawan, M Misbakhun, dan Hendrawan Supratikno menggelar pertemuan tertutup sekitar dua jam. DPR sengaja mengundang KPK untuk meminta masukan mengenai dana aspirasi. 

Zulkarnain mengapresiasi DPR yang telah meminta masukan dari KPK terkait dana aspirasi ini. Dia meyakini, DPR memiliki tujuan yang baik dalam program ini, yakni lebih memajukan lagi aspirasi di daerah.

Namun, kata dia, niat baik saja belum cukup, tetapi harus dipikirkan sebuah sistem yang dapat membuat dana aspirasi tak disalahgunakan. 

“Kalau sistemnya tak baik tentu risiko-risiko harus kita antisipasi. Kami berharap DPR perlu kehati-hatian dan kesiapan yang matang untuk pemerataan pembangunan daerah bisa terwujud,” ucapnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya menegaskan penolakannya atas usulan dana aspirasi daerah sebesar Rp 20 miliar per tahun untuk setiap anggota DPR. Ia mempertanyakan mekanisme pengawasan penggunaan dana tersebut. 

“Kan DPR yang mengawasi pemerintah. Kalau DPR sendiri punya anggaran, siapa yang mengawasi DPR dong?” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (18/6/2015).

Siang ini, DPR akan menggelar rapar paripurna dengan agenda salah satunya membahas usulan dana aspirasi. Wakil Ketua Tim UP2DP Misbakhun yakin usulan tersebut akan gol di dalam pembahasan.

Sejauh ini, baru Fraksi Hanura dan Fraksi Nasdem di DPR yang sudah menyatakan penolakannya terhadap dana aspirasi. Adapun tujuh fraksi lainnya belum menyampaikan sikap resmi, tetapi secara individual banyak yang menyatakan dukungannya. 

Sumber : http://goo.gl/GDgtHO