berita-sulsel.com – Tweeps dan Facebooker mengomentari rencana pemerintah menaikkan jumlah bantuan 10 kali lipat untuk partai politik dari APBN. Publik berharap kinerja parpol lebih baik setelah mendapat kenaikan bantuan tersebut.

Menyuarakan pendapat lewat media sosial, akun @ameliaris­ta mendukung rencana pemerintah menambah jumlah bantuan keuan­gan 10 kali lipat untuk parpol peserta pemilu. Dikatakan, banyak negara maju di dunia menyubsidi kebu­tuhan parpol menggunakan uang negara.

“Kami mendukung, sebetulnya cara ini sudah banyak dilakukan di negara-negara lain dan didukung oleh rakyatnya,” kicaunya.

Akun @lulabi mengajak, semua pihak mendukung rencana pemer­intah menambah bantuan keuangan kepada parpol. Di negara demokrasi modern, jelas dia, pemerintah berke­wajiban membantu kebutuhan ma­teriil parpol.

“Apabila gagasan tersebut dire­alisasikan, maka partai politik tak hanya akan bergantung pada ketua umum saja,” katanya.

Akun @neilsutarjo berharap, bantuan dana dari pemerintah da­pat mengurangi kebiasaan buruk anggota parpol yang bekerja di legislatif, eksekutif dan yudikatif melakukan tindak pidana korupsi.

“Biasanya kader itu korupsi kar­ena tuntutan parpol, mungkin ini bisa menekan korupsi politik kader,” katanya.

Akun @cikem05 mengatakan, di negara eropa hajat hidup kader parpol bahkan disubsidi oleh negara. Kegiatan parpol pun, dibiayai dan difasilitasi oleh negara.

“Parpol sehat negara juga sehat. Keuangan parpol sakit rakyat bisa ikuti – ikutan sakit,” celotehnya.

Akun @ferryfaizal1 mempersi­lahkan pemerintah menggunakan APBN untuk membantu parpol. “Asal diimbangi dengan kontribusi positif silakan,” dukungnya.

Di Twitter, akun @asepsandro menolak rencana pemerintahan Jokowi-JKmenambah bantuan dana bagi parpol sebesar 10 kali lipat. Menurutnya, sia-sia APBNdisedot untuk membiayai kegiatan parpol. “Miris kalau sampai parpol disubsidi pakai uang rakyat,” kicaunya.

Akun @irenemaulidha mem­inta Presiden Joko Widodo tidak gegabah menaikkan anggaran par­pol. Diingatkan, rencana tersebut akan membuat citra kepala negara di mata rakyat menjadi miring. “Hati-hati kena bully rakyat lagi,” ingatnya.

Akun @edhy.gatot khawatir ban­yak pihak sakit hati dengan kebi­jakan pemerintah menaikkan dana bantuan bagi parpol.

“Tobat pak. Masak rakyat pajak digencet habis, subsidi dicabut, tapi negara bela-belain ngutang untuk biayain parpol,” protesnya.

Akun @petugas memperkirakan, elite dan kader parpol menjadi tidak kritis dan mandiri lagi setelah dibi­ayai oleh pemerintah.

“Jadi sangat transaksional, jauh dari nilai-nilai demokrasi yang kri­tis,” katanya.

Akun @wordtalks meminta elit parpol menolak rencana pemerintah menaikkan anggaran parpol, kalau menggunakan APBNyang berasal dari uang rakyat.

“Dikira semua duitnya negara milik nenek moyang kali. Percuma lu ngemis minta dukungan rakyat kalau ujung-ujungnya ngerogotin APBN,” katanya.

Akun @antonius2013 menyarankan, pemerintah membantu keuangan parpol berdasarkan hitun­gan perolehan suara di pemilu.

“Harga parpol berdasarkan suara aja, jangan dipukul rata,” sarannya.

Presiden Joko Widodo menyetujui kenaikan bantuan keuangan untuk partai politik yang dimungkinkan dialokasikan pada APBN 2016. Meski demikian, besaran anggaran­nya masih masih belum ditetapkan karena masih harus dibahas sejum­lah kementerian.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, pihaknya su­dah mendengar adanya persetujuan dari Presiden Jokowi.

“Namun, perlu dibahas (besarannya) di bawah (kementerian). Ini karena fokus anggaran masih pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sisanya baru untuk akomodasi kenaikan bantuan partai,” ujarnya.

Menurut Tjahjo, kenaikan ban­tuan keuangan untuk parpol tidak memungkinkan dilaksanakan tahun ini.

“Usulan kami berkisar 10-20 kali lipat (dari yang diterima partai saat ini) untuk tahun depan,” tambahnya.

Wapres Jusuf Kalla mengata­kan, berdasarkan pengalamannya yang pernah menjabat sebagai ketua umum partai, dana partai yang diberikan pemerintah alokas­inya kecil. Jumlah tersebut jika diukur dengan kebutuhan saat ini.”Saya pernah ketua parpol, dapat Rp 1000 dapat Rp 2 miliar kita pertang­gungjawabkan bahwa dipakai untuk apa,” terangnya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri, bantuan keuangan dari APBN untuk setiap parpol saat ini dihitung dari jumlah suara yang diperoleh saat pemilu dikali Rp 108.

Dengan hitungan itu, PDI-P, misal­nya, sebagai pemenang Pemilu 2014, mendapat bantuan Rp 2.557.598.868 yang berasal dari 109 kursi atau 23,78 juta suara yang diraihnya di DPR dika­li Rp 108, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol. Total ban­tuan keuangan dari APBNuntuk 10 partai yang lolos ke DPR tercatat Rp 13.176.393.876.

sumber : http://goo.gl/2T0Xsz