Gubernur Minta SKPD Teliti Susun KUA PPAS

MAKASSAR, berita-sulsel.com – Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo meminta agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teliti dalam menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Selain harus mensinkronkan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, juga harus menggambarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).”Jangan main-main dalam penyusunan KUA PPAS. Jangan karena terburu-buru, lalu dibuat seadanya. Inilah kelemahan kita, sehingg a butuh asistensi dari pemerintah pusat,” kata Syahrul
di Makassar belum lama ini.

Dalam penggunaan anggaran, Syahrul mewanti-wanti pejabat agar paham terhadap aturan. Mengingat, kesalahan selalu diawali dengan adanya ketidakpahaman pada aturan.

“Perintah saya, tidak boleh masuk pada area abu-abu, supaya tidak salah memahami aturan. Jangan pernah keluar aturan. Tidak juga harus kaku-kaku amat. Karena kita mengolah masalah yang sangat dinamis, makanya ruang juga harus terbuka, tapi secara legal,” terang Syahrul.

Menurutnya, seorang pejabat membolehkan diskresi jika itu untuk kepentingan rakyat yang mendesak dan tidak tercantum di anggaran. Syahrul mencontohkan, saat harga-harga naik dan terjadi inflasi sehingga rakyat berteriak. Pada kondisi ini, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan penggunaan anggaran untuk melakukan operasi pasar.

“Di pemerintahan fleksibilitasnya ada. Namun, salah satu penyebab kesalahan adalah terburu-buru. Karena itu, semua harus melalui proses telaah sebelum mengambil kebijakan,” lanjutnya.

Gubernur dua periode ini juga mengingatkan agar pejabat terkait tidak membubuhkan paraf jika kajian teknis tidak selesai. Administrasi, integritas dan moralitas pejabat, hingga pengawasan merupakan kunci dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran.

“Pejabat jangan berlebihan, normal-normal saja. Ingat, pengawasan melekat pada setiap pejabat. Jika melihat kesalahan jangan diam,?” tegasnya.

Ia menambahkan, salah satu kunci agar tidak korupsi adalah memperhatikan kesejahteraan pegawai. Inilah yang dilakukan pemerintah provinsi, dengan memberikan pakasi yang cukup tinggi bagi PNS.

“Jika kinerja PNS bagus dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, saya akan pertimbangkan untuk naikkan pakasi PNS lagi,” janji Syahrul.

Sementara, Direktur Anggaran Daerah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ahmad Bakir Al Afif Haq, yang hadir dalam sosialisasi tersebut, menjelaskan, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 harus berpedoman pada sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dan memperhatikan prinsip penyusunan APBD.

“Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah,” urainya. (ris)