MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Dana hibah pengelolaan Badan Promosi Pariwisata Makassar (BP2M) sebesar Rp200 juta melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Makassar Tahun Anggaran 2015 diduga rawan disalahgunakan pengurus yang hampir sebagian besar dikelola oleh pengusaha hotel besar di Makassar.

Lembaga yang dikenal dengan Makassar Tourism Board (MTB) ini akan mengelola anggaran itu selama tiga bulan lebih ini. “Ini yang perlu diwaspadai. Jangan sampai anggran daerah ini tidak tepat sasaran,” kata Pengurus Lingkar Penulis Pariwisata (LPP) Makassar, Aco Mappanganro di Makassar Rabu, (10/9/2015).

Menurutnya, komposisi kepengurusan yang hampir sebagian besar dikuasai orang hotel bisa saja menjadi kesepakatan pihak hotel untuk memanipulasi penggunaan anggaran. “Apalagi, dalam struktur kepengurusan itu tidak ada pihak yang bisa mengontrol penggunaan anggaran mereka,” kata dia.

Sebelumnya, Wali kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto telah melantik pengurus Badan Promosi Pariwisata Makassar (BP2M) periode 2015-2019 di Anjungan Bugis Makassar, Pantai Losari, (29/8/15).

Disini, Dany berharap, melalui badan ini citra pariwisata Makassar bisa lebih ditingkatkan dua kali tambah baik. Para pengurus yang baru dilantik harus berperan aktif dalam melakukan promosi wisata, pemasaran dan menciptakan suasana yang kondusif bagi terselenggaranya kegiatan kepariwisataan.

“Kesuksesan sebuah kota bisa tercapai jika banyak orang yang datang berkunjung. Hal ini menjadi tugas BP2M ini bersama Dinas Pariwisata,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel, Anggiat Sinaga menyayangkan besarnya anggaran kepariwisataan untuk melalukan promosi, tapi hgal tersebut tak berjalan efektif.

Menurut Anggiat, pihaknya sebagai pelaku industri pariwisata sangat mengapresiasi perhatian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hanya saja dengan nilai yang cukup fantastis akan lebih berguna jika diserahkan ke daerah secara langsung untuk dibuatkan event-event berskala nasional atau internasional.

“Anggaran mencapai Rp 10 miliar, jika hanya untuk kebutuhan promosi saja kurang efektif. Saat ini kita butuh event konkrit untuk menjaring orang datang ke Sulsel,” jelas Anggiat. (ft)