SOPPENG, BERITA-SULSEL.COM – Sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Soppeng mendesak pemerintah, yakni bupati untuk menindak tegas atau memecat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat langsung dalam Pilkada dengan mendukung dan serta keberja dengan memenangkan salah satu pasangan kandidat.

Hal ini ditegaskan forum masyarakat anti politik praktis Soppeng, Rahmat kepada wartawan di Soppeng, Rabu (30/9/2015). Kata dia, saat ini ada PNS di bagian Kesbang Pol Soppeng bernama Faizal Bunga Hariadi ikut berkampanye dengan mendukung salah satu pasangan calon bupati.

“PNS ini berkampanye secara terbuka, bahkan mengajak masyarakat memilih salah satu pasangan calon. Bukti nyata yang bisa diserahkan ke bupati yakni foto yang disebarnya di media sosial,” ujarnya.

“Yang jelas ini telah melanggar peraturan, sebab Pegawai Negeri Sipil dilarang berpolitik praktis,” tambah Rahmat.

Untuk itu, kata Rahmat, dirinya meminta Bupati Soppeng, Andi Soetomo atau Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) untuk menindak tegas oknum PNS tersebut tanpa pilih kasih.

“Kami meminta dengan tegas agar Pemkab Soppeng tidak pilih kasih, jika memang terbukti melakukan politik praktis, seharusnya PNS tersebut dipecat,” tegas Rahmat.

Rahmat menambahkan, dibeberapa media sosial, Faizal Bunga Hariadi memasang beberapa foto yang menunjukkan dukungan kepada pasangan calon tertentu.

“Dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010, pasal 4 ayat 15 dijelaskan , PNS yang tidak netral di Pemilu diancam sanksi, hal itu dimulai dengan penurunan pangkat, mutasi, bebas jabatan hingga pemberhentian secara tidak terhormat,” terangnya.

Terpisah, Ketua Panwas Soppeng, Herman Lilo mengatakan, sesuai dengan peraturan nomor 8 tahun 2015, bentuk sanksi kepada PNS yang berpolitik sesuai pasal 188 akan dikenakan sanksi pidana.

“Bukan itu, saja Panwas juga akan merekomandasikan ke Menpan agar oknum tersebut dapat di proses lebih lanjut,” ujarnya.

Menurutnya, PNS tidak bisa terlibat langsung di Pilkada, baik menjadi Jurkam maupun tim sukses. “Kalau terbukti, Faizal Bunga Hariadi ikut berpolitik, kami bisa rekomendasikan untuk diberi sanksi sesuai aturan,” tegas Herman. (fth)