Jumlah Anggaran Renovasi Gedung DPRD Makassar Tak Rasional

Jumlah Anggaran Renovasi Gedung DPRD Makassar Tak Rasional

Gedung DPRD Makassar. Foto ; Ist

Jumlah Anggaran Renovasi Gedung DPRD Makassar Tak Rasional
Jumlah Anggaran Renovasi Gedung DPRD Makassar Tak Rasional

MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Renovasi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dengan total anggaran sebesar Rp3,9 miliar tak rasional. Hal tersebut terlihat dari volume kerja yang akan dilakukan yakni pengantian plafon, atap dan pengecetan dinding.

Tak hanya itu, proyek tersebut tak menggunakan papan bicara sebagai hak publik. Sebab, anggaran yang digunakan menyerap porsi anggaran gaji pegawai, pendidikan dan layanan kesehatan untuk masyarakat Makassar.


Sekretaris Fraksi PAN DPRD Kota Makassar, Hamzah Hamid mengaku sangat menyayangkan pengelola proyek fisik yang sumber dananya dari APBD Kota Makassar yang ogah memasang papan bicara.

Menurutnya, papan bicara bukan sekedar kewajiban pelaksana proyek (kontraktor). Hal ini bertujuan agar publik mengetahui bahwa anggaran yang digunakan untuk membangun kantor wakil mereka di parlemen menggunakan uang mereka dengan jumlah yang cukup besar.

“Ini sudah kewajiban pelaksana proyek, nomor kontrak proyek, asal anggaran yang dipakai seperti APBN/APBD/loan/hibah/Inpres dan sebagainya harus tertulis. Termasuk besar anggran proyek, volume atau ukuran pekerjaan, lama pelaksanaan proyek, nama perusahaan pelaksana proyek dan nama perusahaan pengawas proyek,” kata Hamzah Hamid, Kamis (15/10/2015).

Sementara itu, PT Mitra Ayyangga Nusantara yang menjadi kontraktor pelaksanan proyek tak memasang papan bicara. Untuk itu, kata Hamzah Hamid, pihaknya akan memanggil perusahaan tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Busranuddin Baso Tika mengatakan, perusahaan yang tidak memasang papan bicara soal proyek pemerintah akan menciptakan spekulan lain di masyarakat, mereka menutup-nutupi hak publik untuk mendapatkan informasi soal anggaran rakyat yang digunakan.

“Selain papan bicara, hal yang penting adalah sesuai bestek dan tepat waktu selama 80 hari kerja pasca tender renovasi kantor DPRD Makassar,” kata Busra yang juga Ketua PPP Kota Makassar. (ran/amp)


Comment