Laporan Keuangan Pemkab Bone Raih Predikat WTP

oleh
Laporan Keuangan Pemkab Bone Raih Predikat WTP
Laporan Keuangan Pemkab Bone Raih Predikat WTP
Laporan Keuangan Pemkab Bone Raih Predikat WTP

MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi-Selatan memberikan gelar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2015 kepada Pemerintah Kabupaten Bone yang pertama kalinya.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Andi Kangkung Lologau pada saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan LKPD tahun 2015, bertempat di lantai 2 gedung BPK RI, Jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu, (22/06/2016).

Bupati Bone Dr.H.Andi Fahsar Mahdin Padjalangi,M.Si mengaku sangat bersyukur dimana Kabupaten Bone meraih gelar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Alhamdulillah dengan perjuangan panjang akhirnya kita bisa rebut. Ini kerja keras dari semua elemen dengan sinergitas yang kuat “ujarnya saat menerima penghargaan tersebut bersama Ketua DPRD Bone Drs.H.Andi Akbar Yahya,M.M.

Atas keberhasilan ini, Ketua DPD II Golkar Bone, ini mengapresiasi para jajarannya atas kerja keras dan kerja sama yang telah dilakukan dalam menyelesaikan laporan keuangan. Untuk itu dia mengajak aparat pemerintahan yang dipimpinnya untuk terus meningkatkan kinerja dan mempertahankan gelar tersebut.

“Mari kita terus meningkatkan kinerja pemerintah daerah, karena mempertahankan jauh lebih sulit, ayo kita kerja dengan niat tulus dan ikhlas, semoga kita dapat mewujudkan pemerintahan yang melayani dan lebih baik,” kata A.Fahsar..

Sementara, itu Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bone Drs.Andi Fajaruddin,M.M. mengatakan Opini WTP baru berhasil diraih tahun 2016 ini setelah melalui perjuangan panjang.
“Hal ini tentunya merupakan suatu prestasi yang patut dibanggakan, apalagi LKPD 2015 pertama penerapan laporan berbasis akrual lebih sulit dari tahun sebelumnya,” kata A.Fajar.

Menurut, mantan Kabag Humas Pemprov Sulbar, menambahkan, bahwa BPK dalam melakukan pemeriksaan menggunakan empat kriteria sesuai dengan ketentuan Undang-undang, “Salah satunya adalah kesesuaian atas laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Selain itu kecukupan informasi laporan keuangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dijadikan dasar kriteria penilaian,”tambah A.Fajar.

Sekedar diketahui, Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah disajikan dalam tiga buku yaitu Buku I adalah LHP yang memuat laporan keuangan pemerintah dan Opini atas laporan keuangan tersebut. Buku II, adalah LHP atas sistem pengendalian internal, dan Buku III adalah LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutanya berdasarkan aturan setelah LHP diserahkan maka itu merupakan dokumen publik.

Penyerahan LHP tersebut dihadiri masing-masing para Bupati dan Wabup, para pimpinan DPRD, pejabat eselon dari masing-masing pemda yang menerima LHP BPK.

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan supremasi tertinggi yang diserahkan kepada daerah yang berhasil memenuhi standar akuntansi keuangan pemerintah, efektivitas pengawasan internal, serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ada. (Yus)

Tinggalkan Balasan