Oleh : Ahlan Mukhtari Soamole

Prinsip bermasyarakat ialah terbangun suatu keberagaman atau kemajemukan, kebersamaan dan terintegrasi dengan satu tujuan berkelompok. Penyesuaian hal ini, bukanlah mudah untuk diselesaikan begitu saja. Namun, perlu proses kesesuaian yang mengikuti kaidah-kaidah bermasyarakat yang baik. Atau tenggang rasa berkelompok.

Perekembangan masyarakat diikuti dengan perspektif serta doktrin melalui berbagai sentuhan sosial maupun media yang memberikan propaganda murni terhadap masyarakat. Sehingga perkembangan itu dapat menunjukan perubahan yang signifikan. Hal ini harus diantisipasi oleh pendidik-pendidik kompherensif oleh lembaga-lembaga terkait khususnya lingkungan keluarga.

Kebutuhan individu maupun kelompok sangat meningkat. Maksud dengan disodorkannya pengetahuan mengenai suatu kebutuhan dasar agar kita dapat memahami eksistensi kita berada dalam kondisi seperti apa sehingga perilaku dan tindakan-tidakan kita tidak mencerminkan kesewenang-wenangan.

Diskursus-diskursus yang dibangun dalam konteks penyelesaian problems masyarakat dilihat dari berbagai aspek maupun sektor. Hal ini memicu berbagai tekanan mulai dari pemuda, pelajar, pemerintah, politis, intelektual, ilmuwan dan khususnya, negarawan sebagaimana memberikan gagasan yang tendensinya menyelesaikan atau mengurangi bobot-bobot permasalahan masyarakat. Perdebatan apapun itu, pada gilirannya orang mempertahankan kepentingan serta, kebutuhan dasar individul mereka. Oleh karena itu kategori pembangunan yang maju selama ini, belumlah dinikmati oleh masyarakat secara umum. Sebab, telah dikendalikan oleh beberapa segelintir orang.

Dalam memahami apa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar ada beberapa perspektif yang diutarakan oleh beberapa ahli yaitu : Menurut Hendra Esmara (1986:16 dan Tjokroamidjojo (1980 :50). Kebutuhan dasar manusia dapat dibagi dalam dua kategori sebagai berikut : (1). Kebutuhan dasar keluarga atau individu, seperti : pangan, perumahan, sandang, dan beberapa peralatan rumah tangga. (2). Kebutuhan dasar masyarakat keseluruhan seperti : air minum, sanitasi, pengangkutan umum dan kesehatan, fasilitas-fasilitas pendidikan dan kebudayaan.

Dalam memahami ungkapan pernyataan kedua orang tersebut. Penulis menafsirkan bahwa pelaksanaan atau implementasi upaya tersebut terhadap masyarakat umum belum terealisasi dengan baik. Selama ini, kebutuhan dasar yang terpenuhi hanyalah segelintir orang saja misal masyarakat kelas atas. Para elite-elite tertentu.

Untuk menyikapi persoalan ini, tentu kita dapat memberikan suatu upaya dan mau melepaskan masyarakat kita, yang berada dalam posisi strategis dengan mengutamakan kepentingan serta, kebutuhan mendasar Masyarakat dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah, atau kelas bawah seperti tercantum dalam urutan satu tersebut. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi serta melepaskan keterbelengu itu pada umumnya ialah mengurangi ketergantungan dalam kebutuhan serta keinginan individu maupun kelompok yang bersifat kepentingan semata.

Telaahan dalam perspektif ketergantungan di uraikan oleh Dos Santos (Arief, 1981: 33) mengklasifikasikan ketergantungan dalam tiga jenis, yaitu : (1). Ketergantungan kolonial (Colonial Dependence). (2) Ketergantungan industri keuangan (Industrial Financial Dependence). (3) Ketergantungan teknologi-industri ( Technological-Industrial Dependence). Sebagaimana untuk mengetahui lebih jelas pembaca dapat mengkaji karya DRS. H. KHAIRUDDIN, SS., M.Si. tentang pembangunan masyarakat tinjauan aspek : sosiologi, ekonomi dan perencanaan.

Akhir-akhir ini. Statement yang diutarakan beberapa kelompok dalam masyarakat tertentu dengan mengeluhkan kebutuhan yang didapat tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, dalam kehidupan sebagaimana elemen-elemen stakeholder dalam bermasyarakat. Yang mau mengelola bahkan memutuskan sesuatu yang bersifat keputusan konsesus kolektif.

Budaya ini berupa budaya baru yang telah melekat di masyarakat kita umumnya, tidaklah seperti ini. Biaya konsumtif rata-rata sangat melonjak. Kebutuhan pasar yang mengelola berbagai sektor tidaklah mengindikasikan pemerataan justru menunjukan suatu ketidakberimbangan antara masyarakat ‘berada’ dengan masyarakat berpenghasilan rendah.

Kesempatan-kesempatan inilah diambil dengan tidak mengedepankan keberagaman masyarakat secara kelas maupun latar belakang yang berbeda.

Pembangunan adalah suatu proses meletakkan dasar-dasar kemajuan, namun kesalahpahaman yang dimengerti oleh beberapa sekelompok para orang bahwasannya pembangunan dimaknai sebagai representasi fisik suatu infrastruktur yang berdiri tegak dengan kemegahan.

Namun, menurut hemat penulis simbol-simbol tersebut hanyalah daya kekuatan yang menunjukan kekhasannya suatu tempat atau lokasi yang seperti tersebut di atas. Oleh karena itu, pembacaan suatu terminologi pembangunan perlu disikapi dari aspek yang berbeda.

Dapat kita lihat di sini, kemerosotan arti daripada negara-negara besar dalam memaknai pembangunan hanya berupa pemahaman bentuk fisik semata. Misal kemerosotan yang dihadapi oleh Amerika Serikat dengan terjadinya dehumanisasi masyarakat. Amerika serikat secara geografis merupakan wilayah yang begitu besar dan dilihat dari pembangunan infrastruktur bahkan ekonomi perdagangan merupakan kekuatan yang terkendali.

Ekspansi yang begitu luas serta hegemoni terhadap berbagai pembagunan termasuk negara-negara di bagian Eropa dan Amerika Latin. Konsekuensi bila kita mau mengikuti negara-negara seperti Amerika serikat maka kita siap masuk ‘’jurang’’ bukanlah jurang nepotisme namun jurang korup.

Dalam bukunya Noam Comsky tentang how the world works. Bahwa para perencana kebijakan di AS menyadari dengan baik bahwa Amerika Serikat muncul dari perang dunia ke-2 sebagai kekuatan global. George Kennan salah satu aktor perencanaan kebijakan luar negeri AS yang paling cerdas dan lugas. Beliau menegaskan untuk memahami Amerika Serikat dapat dibaca salah satu dokumen policy planning studi 23. Yakni yang dituliskan Kennan, kita menguasai 50% kekayaan dunia dari populasi 6,3%.

Analisis yang dibangun penulis bermaksud bahwasannya pembentukan suatu kemakmuran di upayakan dari tercapainya kesejahteraan secara merata. Konsep apapun itu dapat dilaksanakan apabila kita serius menjalankannya. Kebijakan-kebijakan sebagai dasar pelaksanaan amanah UUD merupakan momentum yang diharuskan bagi stakeholder untuk melakukan yang terbaik harusnya kita memberikan hasil nyata bagi masyarakat. Janganlah melakukan berbagai penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan bangsa dan negara.

Sebagai negara besar kita harus bergegas membenahi apa-apa yang menjadi big problems pula, yang dimaksud dengan masalah besar yaitu hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pembangunan paling urgen ialah mengupayakan terbentuknya nalar-nalar kemanusiaan yang sangat tajam hal itu dapat ditingkatkan dalam didikkan-didikkan yang intens melalui berbagai pola dan usaha. Mampu merespon persoalan global bukan mengiyakkan apa yang dilakukan oleh negara pemodal atau istilah dalam arti geopolitik. Kita hanyalah dijadikan sebagai budak didalam wilayah kita sendiri. Budak yang mematuhi apa yang dilakukan oleh investor asing atas negeri kita.

Merekonstruksi pemahaman kritis dalam berkehidupan, mampu merespon berbagai sistem yang diterapkan, kebijakan serta model-model faktual yang dianggap tidak sesuai. Melaksanakan patuhan amanah UUD 1945 serta arti falsafahnya yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal inilah yang memberikan perbedaan-perbedaan signifikan antara negara Indonesia sebagai negara penuh sejarah dan konstelasi, dan negara bagian Eropa dan Amerika Serikat. Tendensi ini terlihat jelas dalam landasan kenegaraan kita yang mengupayakan keadilan sosial dan kedamaian dunia.