Jelang Pilkada, Calon Kepala Daerah Harus Selektif Pilih Lembaga Survei

ilustrasi
ilustrasi

MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Banyaknya lembaga survei bermunculan jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada), termasuk di Sulsel 2018-2019 mendapat mendapat tanggapan pakar, termasuk dosen komunikasi Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Dr. Firdaus Muhammad dan dosen Hubungan Internasional Universitas Bosowa, Dr. Arif Wicaksono.

Menurut Firdaus, keberadaan lembaga survei dipengaruhi latar belakang penelitinya. Sehingga, calon yang memiliki niat bertarung di Pilkada mendatang harus lebih selektif dan hati-hati memilih konsultan survei.


Ia juga meminta lembaga survei mengedepankan etika dan integritasnya dalam merilis hasil survei. “Lembaga survey harus mengdepankan integritas dengan tidak merilis data yang tidak valid apa lagi data bohong agar tidak merugikan publik dan kontestan,” ungkap Firdaus melalui telepon selular kepada berita-sulsel.com, Senin, (24/10/2016).

Firdaus juga menyarankan agar masyarakat bisa kritis dalam membaca hasil survei yang disajikan lembaga survei. “Umumnya data yang dipublis justru hendak mempengaruhi opini publik,” tegas pengurus ISKI Sulsel tersebut.

Hal senada diungkapkan dosen Hubungan Internasional Universitas Bosowa, Dr. Arief Witjaksono. Menurutnya, fenomena kemunculan lembaga survei jelang Pilkada tidak hanya terjadi di Sulsel melainkan hampir diseluruh Indonesia.

Hanya saja, menurut Arief, sebaiknya lembaga survei bekerja sama dengan media untuk publikasi hasil surveinya, sehingga tidak dicap sebagai survei abal-abal atau palsu.

“Jadi, ada proses diskusi dan transparan disitu, surveyor menjelaskan indikatornya, masyarakat menerima informasi dari tangan pertama melalui bantuan teman-teman media,” jelasnya.

Menurut Arief, kredilitas lembaga dan objektifitas akademik lembaga survei sangat ditentukan dari cara mereka menyuguhkan hasil survei.

“Kekuatan obyektifitas dan kredibilitas lembaga menjadi taruhan yang besar bagi mereka,” tutupnya. (ram)

Comment