Banner-Pemkot-Mks
Daerah

Kunjungi DPRD Bone, KPK Ingatkan Jauhi Korupsi

Kunjungi DPRD Bone, KPK Ingatkan Jauhi Korupsi

BONE, BERITA-SULSEL.COM – Selain Kantor Bupati, KPK juga datangi kantor DPRD Bone, Selasa (14/11/17) sekitar pukul 13.30 Wita. Diwakili Unit Koordinator Pencegahan Korupsi Wilayah Sulsel, Hery Nurudin dan Dwi Aprilia Linda Astuti, menjelaskan tujuan mereka dihadapan hampir seluruh anggota DPRD Bone, serta beberapa kepala SKPD yang ikut hadir di ruang rapat paripurna DPRD Bone.

“Kami kesini murni program pencegahan korupsi, untuk mengingatkan kalau korupsi itu diawali dari pendanaan yang biasanya sejak perencanaan sudah mark up anggaran” kata Dwi, dari Unit Koordinator Pencegahan Korupsi Wilayah Sulsel.

Baca Juga : Didatangi KPK, Ini Tanggapan Bupati Bone

Menurutnya, hal terpenting yang harus dilakukan KPK saat ini adalah pencegahan, perbaikan sistem, perbaikan integritas moral eksekutif dan legislatif. Pihak DPRD sendiri harus mengawal program sejak dari Musrembang dan legislator harus miliki budaya malu, transparansi serta akuntability.

Dwi berharap tidak ada program siluman atau program pesanan, suap infrastruktur dan jual beli jabatan seperti beberapa pejabat yang telah dijerat KPK sebelumnya melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). KPK sudah membidik daerah yang dianggap rawan korupsi dan menempatkan anggota untuk mengawal transparansi anggaran di 22 Provinsi yang ada di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan.

“Silahkan jadi kaya, tapi dengan cara legal, jangan memperkaya diri sendiri dengan melawan hukum dan menimbulkan kerugian negara” tegas Dwi. Baca Juga : Diduga Hina Warganya, Istri Kades di Bone Terancam Pidana

Untuk menyulitkan mark up anggaran, KPK akan mengaktifkan aplikasi e planing dan e budgeting pada 2018 nanti, dengan begitu pengelolaan anggaran bisa terdeteksi dan bisa diketahui masyarakat.

“Nanti masyarakat bisa tahu apakah dia sudah memilih wakil rakyat yang tepat karena tiap anggota dewan akan diberi user admin, apapun usulannya akan muncul, dan masyarakat bisa tahu kalau usulan itu sudah sesuai kebutuhannya atau tidak” lanjut Dwi.

Dengan memanfaatkan IT, KPK yakin akan lebih mudah mengawasi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah juga para wakil rakyat, karena setiap pengadaan barang dan jasa akan dilakukan melalui transaksi elektronik hingga harga satuan akan sama dan tidak bisa dimanipulasi.

“Dengan adanya aplikasi elektronik ini, sudah susah untuk mark up anggaran, karena tiap pembelian langsung klik, akan muncul nilai satuannya dengan harga yang sama” tambahnya.

Ketika diberi kesempatan bertanya, beberapa anggota DPRD Bone, hanya menggumam singkat. “Dengar KPK bicara saja sudah merinding, apalagi mau bertanya lagi” kata mereka. (eka)

 

 

 

loading...
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Most Popular

loading...
To Top
%d blogger menyukai ini: