Pemkot Parepare Siap Sukseskan Program Nasional Bantuan Non Tunai

PAREPARE, BERITA-SULSEL.COM – Pemerintah Kota Pareapre memberikan dukungan penuh untuk mensukseskan program distribusi bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) yang akan mulai dilaksanakan pada tahun 2018 mendatang.

Walikota Parepare DR. HM Taufan Pawe mengatakan program nasional yang akan dijalankan Pemerintah Pusat merupakan program yang berorientasi pada peningkatan rakyat yang memerlukan dukungan penuh dari seluruh daerah.


“Parepare paling siap menerapkan perubahan regulasi yang akan ditetapkan dan tentunya ini akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melahirkan kebijakan dan program terkait hak dasar masyarakat,” Jelas Taufan.

Taufan menambahkan, program BNPT yang diterjemahkan dari program Nawa Cita Presiden RI Joko Widodo nantinya harus merujuk dari data terpadu atara pemerintah daerah dan kementrian terkait agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Walikota Parepare pada saat menerima rombongan Kementrian Sosial Republik Indonesia yang diwakili Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia, dalam mempersiapkan bantuan pangan non tunai (BPNT) tahun anggaran 2018.

Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe, menambahkan, jika pihaknya sangat memahami persoalan untuk mensejahterakan rakyatnya.

“Kita selalu berupaya bagaimana cara mensejahterakan rakyat. Inovasi yang dilakukan tujuan akhirnya adalah untuk kepentingan masyarakat. Karena kami menyadari, rakyat yang memilih pemimpin, maka filosofis dasarnya, pemimpin harus memanjakan rakyat,” jelas Taufan.

Menurut Taufan, dalam angka, Kota Parepare telah menjadi kebanggaan dalam melihat kesejahteran rakyatnya. Bagaimana tidak, Parepare adalah pintu masuk dan keluar barang dan jasa. Karena itu, dapat dikatakan Kota Parepare adalah kota yang bergerak, maju dan memberikan lompatan disetiap sektor.

“Hingga saat ini, kemajuan diberbagai sektor telah banyak terlihat. Hal ini menjadi lompatan pemerintah untuk terus mengembangkan setiap sektor,” ungkapnya.

Sementara, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia, Andi ZA Dulung, menyampaikan, sesuai arahan presiden RI 26 April 2016 yang menekankan bahwa setiap pemberian bantuan dari Pemerintah harus dapat disalurkan secara non tunai. Karena itu, semua subsidi akan di reformasi menjadi bantuan non tunai.

“Hal ini untuk kemudahan mengontrol, memantau dan mengurangi adanya penyimpanan. Untuk wilayah di Indonesia timur, ada 44 kota yang subsidinya akan dirubah menjadi bantuan non tunai,” ujarnya.

Lebih lanjut Andi ZA Dulung, mengaku, mengapresiasi inovasi yang dilakukan walikota Parepare dalam menyalurkan Rastra hingga ke depan pintu rumah penerima.

“Inovasi yang dilakukan pak wali patut diapresiasi. Ini bukti Pemerintah Parepare sangat mempedulikan kesejahteraan masyarakatnya,” katanya.

Comment