GOWA, BERITA-SULSEL.COM – Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, Gowa, Sulsel menggelar pelatihan managemen pengelolaan BPP Pelatiham Teknis Pengelolaan Alsintan bagi penyuluh pertanian, pelatihan teknis pengelolaan alsintan bagi pengelolah Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) serta pelatihan pengelolaan pupuk organik bagi non aparatur. 

Ketiga jenis pelatihan ini digelar aula BBPP Kementrian Pertanian Batangkaluku, Selasa (23/1) siang. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian (BPPSDM), Momon Rusmono.

Kepala BBPP Batangkaluku Kementan RI, Kemal Mahfud mengatakan kegiatan ini rutin dilaksanakan dan dibiayai sepenuhnya oleh BPPSDM.

Sementara, Kepala BPPSDM, Momon Rusmono berharap kepada penyuluh dan pertanian agar bekerja secara baik agar bisa berdaulat pangan. “Kita juga harus fokus dan bekerja cepat agar ketersediaan pangan tetap terjaga dan stabil,” kata Momon.

Ia juga menyampaikan agar para penyuluh bisa bekerja cepat dan tidak kalah cepat dari para Babinsa dalam menyampaikan laporan. “Kan aneh kalau penyuluh kalah cepat dengan babinsa dalam menyampaikan laporan padahal datanya dari penyuluh itu sendiri. Makanya sekarang harus bekerja cepat,” ujar Momon.

Selain itu, Momo juga menyerukan agar dalam bekerja harus berorientasi hasil. Untuk itu, penyuluh harus menyiapkan atau menyusun rencana yang akan dikerjakan setiap harinya. 

Terkait dengan kebijakan penyuluh pertanian yakni berorientasi produksi untuk mengwujudkan kedaulatan pangan dan berorientasi pada kesejahteraan petani. “Militansi penyuluh tidak hanya berorentasi peningkatan produksi tapi harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Ditegaskan juga oleh Momon untuk memperkuat balai penyuluhan di setiap kecamatan. Karena indikasi penyuluhan jalan atau tidak itu dilihat dari balai penyuluhan tersebut. “Insya allah kami akan bantu pembangunan balai penyuluhan itu dengan anggaran yang bersumber dari DAK,” sebutnya.

Selain itu, Momon juga berharap adanya pos penyuluhan desa. Di sebutkan, jumlah penyuluh saat ini yang berstatus sebagai PNS hanya 25 ribu. “Bahkan tahun 2019 jumlah penyuluh yang diprediksi akan pensiun sekitar 12 ribu orang. Angka ini tentunya sangat tidak seimbang dengan luas lahan yang harus ditangani,” ucapnya. Seraya menambahkan bahwa salah satu upaya untuk menutupi kekurangan ini diangkat penyuluh swadaya dengan melibatkan pemerintah setempat. (An).