Wagub Sulsel Desak Danny Cari Pengganti Erwin Hayya

oleh

MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang angkat bicara terhadap sikap Danny yang selalu menyebut pemerintahannya lumpuh karena penahanan Kepala BPKAD Pemkot Makassar Erwin Hayya yang dilakukan Polda Sulsel beberapa waktu lalu.

Agus kepada awak media menegaskan, tidak ada alasan bagi Danny untuk segera mencari pengganti Erwin Hayya yang saat ini mendekam dibalik jeruji besi Polda Sulsel.

Penegasan ini diungkapkan mantan Ketua DPRD Sulsel itu untuk mencegah terjadinya kekosongan jabatan. Termasuk mengantisipasi agar pelayanan dan roda pemerintahan lumpuh sebagaimana pernyataan Wali Kota Makassar.

“Yah, kalau memang tidak ingin roda pemerintahan lumpuh maka sebaiknya Pak Walikota segera mencari figur yang layak menggantikan Kepala BPKAD,” tegas Agus kepada awak media, Kamis (8/2/2018).

Hanya saja, jika Walikota kesulitan dan tak ingin gegabah mencari sosok yang layak menggantikan Erwin Hayya, kata Agus, sebaiknya Danny berkonsultasi ke pemerintahan satu tingkat diatasnya dalam hal ini Pemprov Sulsel atau langsung ke Kemendagri.

Kasus hukum yang membelit Erwin Hayya lanjut Agus jangan sampai menggangu jalannya roda pemerintahan di Pemkot Makassar.

Apa lagi menyebabkan gaji pegawai dan honorer tidak cair. Pengangkatan Pelaksana Tugas bisa dilakukan mengingat posisi tersebut cukup strategis.

“Harus segera ada PLT, Jika kekosongan ini terus terjadi, dikhawatirkan roda pemerintahan di Kota Makassar bisa terganggu. Apalagi jabatan kepala BPKAD merupakan salah satu jabatan strategis, dan sangat mempengaruhi roda pemerintahan” pungkas Agus.

Sementara itu, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dari Unismuh, Andi Luhur Priyanto menilai pernyataan Danny yang menyabut roda pemerintahan lumpuh semakin membuktikan bahwa ada sistem yang tidak jalan di Pemkot Makassar.

Menurut Andi Luhur, setiap instansi memiliki Sistem Operasional Prosedur (SOP). Yang mana, siapapun yang tidak ada, atau sumber daya yang kosong, maka semua kebijakan bisa saja jalan, karena sistem harus tetap jalan.

“Sistem yang baik itu, akan membuat, siapapun yang ada di situ, pemerintahan akan tetap jalan. Kalau demikian, itu bertanda bahwa ada suatu sistem yang tidak jalan di Pemkot,” kata Luhur.

Terkait rencana Danny melaporkan hal itu ke Kemendagri, lanjut Luhur wajar dilakukan dalam kepentingan pemerintahan.

Tetapi jika mempertanyakan kasus bawahannya, justru kata Luhur akan semakin blunder.

“Tindakan itu malah bisa menyulut relasi konflik baru dengan Polri. Kecuali kehadiran Pak Danny di Mendagri meminta petunjuk perihal pengganti Erwin Hayya itu wajar dilakukan, “kata Luhur.

Dia menegaskan, proses hukum sedang berjalan, fungsi penegakan hukum adalah untuk keadilan dan kepastian hukum. 

Sekalipun, lanjutnya, selaku otoritas pengelola keuangan, Jabatan Kepala BPKAD memang “jantung” birokrasi. Tentu bisa di pahami situasi yang di alami Walikota, tetapi dalam organisasi bisa terjadi pelimpahan tugas.

“Tinggal Pak Wali, apakah ada yang bisa dia percaya untuk menggantikan sementara kerja-kerja Pak Erwin Haya,” tandasnya.

Beredar informasi, hari ini Wali Kota Makassar Danny Pomanto bertolak ke Jakarta memenui Mendagri untuk berkonsultasi perihal kekosangan jabatan kepala BPKAD pemkot Makassar. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *