20 OPD Pemkab Gowa Bahas Strategi Pembangunan Inklusif

GOWA, BERITA SULSEL.COM – 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Gowa membahas strategi pembangunan yang inklusif.

Peserta terdiri dari OPD, pemerintah desa, PPDI Gowa, Aliansi Disabilitas Gowa, dan Forum Keluarga Disabilitas.


“Kita harus membangun dengan bukti,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa Muchlis, dalam Workshop bertema “Penyusunan Grand Design Menuju Kabupaten Gowa Inklusif” di Hotel Lynt, Selasa 13 Maret 2018.

Muchlis mengatakan, semua aparatur sipil negara di Pemkab Gowa harus paham tentang pembangunan yang inklusif. Tujuannya agar semua masyarakat merasakan program yang dibuat oleh pemerintah.

“Tidak ada lagi kelompok masyarakat di Gowa yang merasa dianaktirikan,” kata Muchlis.

Pemkab Gowa bekerjasama dengan Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi, membedah program pemerintah yang masih dirasakan tidak menyentuh semua kelompok masyarakat. Seperi penyandang disabilitas, anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.

“Gowa tidak boleh lagi mundur ke belakang. Karena sudah terlanjur jadi percontohan untuk pengembangan diri sebagai kabupaten yang pembangunannya inklusif. Mudah-mudahan kita sukses mengantar Gowa dan pembangunannya betul-betul inklusif,” kata Muchlis.

Dia mencontohkan, pentingnya pemahaman pembangunan inklusif bagi ASN dan masyarakat, agar tidak ada lagi trotoar jalan yang dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima. Atau menyimpan pot besar di atas trotoar.

“Dampaknya pejalan kaki atau penyandang disabilitas akan kesulitan,” kata Muchlis.

Sekda Gowa Muchlis mengingatkan, dalam penyusunan strategi pembangunan inklusif, OPD harus mempersiapkan data yang baik. Data mengenai kelompok rentan harus ada. 

“Karena bicara inklusi bukan hanya disabilitas. Tapi juga data kondisi layanan yang belum aksesibel,” kata Muchlis.  

“Ini harus menjadi perhatian OPD,” tambahnya.

Analisis Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Yasmib Sulawesi Affan Nasir mengatakan, workshop ini penting untuk mengarahkan program pembangunan atau fasilitas publik tepat sasaran. Dirasakan oleh semua kelompok masyarakat.

“Utamanya penyandang disabilitas,” kata Affan.

Aspek yang dibahas dalam workshop ini antara lain ekonomi, infrastruktur, dan sosial.

Dia mengatakan, pembahasan strategi ini kelanjutan dari RPJMD Gowa tahun 2015-2021. Dimana Gowa bertekad menjadi kabupaten inklusif. “Setiap proses pembangunan di Gowa harus memperhatikan kebutuhan kelompok rentan,” kata Affan.

Kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam mewujudkan program pembangunan inklusif, kata Affan, adalah kurangnya pengetahuan mengenai konsep pembangunan inklusif. Padahal sudah ada regulasi yang mengatur.

“Pemerintah daerah juga kurang melibatkan kelompok disabilitas dalam melakukan perencanaan,” kata Affan.

Direktur Yasmib Sulawesi Rosniaty Azis mengatakan, pemerintah harus memberikan pelayanan terkait perlindungan kepada kelompok rentan. Setiap pemberian bantuan harus diperhatikan dengan baik. (An).

Comment