Tidak Ada Debat Dalam Acara Bertajuk ‘Debat’?

oleh
Surahman Batara

MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan telah menggelar debat publik kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018 di Jakarta, Kamis, 19 April 2018 lalu.

Debat kedua yang disiarkan langsung salah satu televisi swasta nasional ini, KPU Sulsel mengusung tema ‘Peningkatan pelayanan publik dan pelayanan sosial yang berkeadilan dan bermartabat’ khususnya aspek pendidikan, kesehatan, keagamaan, keadilan gender, disabilitas serta pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Usai debat, beragam pandangan disampaikan oleh beberapa kalangan. Tak sedikit yang menilai penyampaiaan empat pasangan calon belum mampu memberikan penjelasan teknis apa yang akan dilakukan ketika diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk memimpin Sulsel selama lima tahun. 

Salah satunya, Wakil Dekan III, Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia (FKM UMI), Dr. Surahman Batara, SKM, M.Kes. 

Surahman menyoroti khusus penjelasan kandidat terkait peningkatan pelayanan publik dan pelayanan sosial yang berkeadilan dan bermartabat pada aspek kesehatan. 

“Debat Cagub Sulsel sangat jauh dari harapan, sebagai masyarakat kita tidak memperoleh gambaran yang realistis tentang arah kebijakan para kandiat nantinya jika terpilih. Calon lebih banyak berbicara diluar konten atau tema. Khususnya persoalan pelayanan bidang kesehatan,” ujar Surahman, Sabtu (21/4/2018). 

Surahman mencontohkan pertanyaan host mengenai strategi perbaikan mutu pelayanan kesehatan yang terukur, sesuai input, proses dan output. Serta pertanyaan upaya untuk mengatasi stunting atau gizi kronis, pola asuh ibu dan anak. 

Semua pertanyaaan dari host maupun dari masing-masing kandidat, menurut Surahman Cagub tidak mampu menyampaikan argumen yang bisa langsung dipahami oleh masyarakat. 

“Seperti dalam hal menangani masalah kesehatan masyarakat. Pembangunan kesehatan masyarakat harusnya memprioritaskan orang sehat dan bagaimana menjamin mutu layanan kesehatan di fasilitas kesehatan,” jelas lulusan Doktor Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin ini. 

Belum lagi, persoalan pelayanan untuk masyarakat kebutuhan khsusus (disabilitas). Cagub terlihat tidak memahami konteks dan kondisi saat ini di Sulsel. 

“Bagi kalangan disabilitas juga tidak jelas, saat ini sudah ada Undang-undang dan Perda yang mengatur disabilitas. Selama ini pemerintah belum optimal dalam implementasi. Sebagai contoh, terminal dan halte yang ada di Sulsel sangat tidak pro bagi kaum disabilitas,” tegas Surahman.

Harusnya calon, kata Surahman mampu menyampaikan bagaimana cara mereka mengimplementasikan aturan yang telah ada. 

“Lihat saja sendiri halte bus yang dibangun di Sulsel, apakah pro terhadap saudara-saudara kita yang disabilitas. Harusnya semua ini tuntas dibahas pada debat Cagub dan Cawagub,” tutup Surahman. 

Tinggalkan Balasan