MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Akademisi Kelautan Univeristas Hasanuddin, Dr. Muh. Lukman, ST, M.Mar.Sc mengkritik pelayanan publik yang belum berpihak kepada masyarakat khususnya yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Demikian disampaikan Dr. Muh. Lukman, ST, M.Mar.S dalam obrolan santai mempertajam visi maritim Gubernur Sulsel tepilih yang dilaksanakan Ikatan Sarjana Kelautan Universitas Hasanuddin (ISLA UNHAS) di salah satu hotel di Makassar baru-baru ini.

“Mengembalikan kejayaan maritim hanya dapat diraih dengan reformasi birokrasi dan penguatan daya saing. Gubernur harus punya prioritas dalam melihat potensi dan menggodok program kemaritiman. Dengan adanya prioritas, kita bisa mengefisienkan anggaran yang akan digunakan,” jelas Koordinator Dewan Pakar ISLA UNHAS ini.

“Regulasi birokrasi terkait UU 23. Kita menyoroti soal perizinan bagi warga pulau-pulau kecil yang masih harus ke kota serta melalui banyak pintu. Fakta ini tentu menyita banyak biaya serta tenaga masyarakat,” jelasnya.

Ia menyebut bahwa sejauh ini, perangkat aturan nampaknya belum berjalan sesuai dengan keinginan Pemerintah Pusat.

“Desentralisasi dan amanah UU 23/2014 untuk wewenang Pemerintah Daerah Provinsi belum disertasi kemampuan menerjemahkan pelayanan yang diinginkan aturan pusat. Inilah kesenjangan yang “berdampak” pada rakyat kecil,” katanya.

Dia menyampaikan itu setelah mendengar keluhan beberapa nelayan asal Pulau Badi di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan yang mengaku kesulitan dalam proses perizinan kapal.

Ia berpesan kepada Prof Andalan sebagai Gubernur terpilih dan jajarannya untuk dapat berpikir bebas tanpa ada hambatan. Hambatan misalnya ialah tersandera intrik politik sehingga menomorduakan faktor profesionalisme.