Komisi VIII Sambut Baik Tekad BPKH Turunkan Biaya Haji

oleh
Jamaah Haji Masuk Asrama Haji Makassar

JAKARTA, BERITA-SULSEL.COM – Komisi VIII DPR RI menyambut baik tekad Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu yang akan mengupayakan agar Biaya Perjalanan Ibadan Haji (BPIH) tahun 2019 mendatang bisa diturunkan.

Anggota Komisi VIII DPR RI Fauzan Harun mengharapkan pengelolaan BPIH yang kini ditangani BPKH bisa lebh lancar ketimbang sebelumnya oleh Kementerian Agama. Diakuinya, dalam masa transisi selama enam bulan ini masih adanya benturan dan hambatan, namun ke depan diharapkan bisa lebih baik.

“Jangan sampai nanti penilaian masyarakat atas pelayanan menurun, sebab penilaian masyarakat selama ini sebanyak 80 persen jemaah haji menyatakan puas, menjadi meningkat. Di bawah pengelolaan BPKH diharapkan bisa lebih puas lagi,” katanya pada Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BPKH Anggito Abimanyu dan Ketua Dewan Pengawas BPKH Yuslam Fauzi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/7/2018).

Lebih lanjut Fauzan menyatakan, dengan tekad BPKH tersebut maka indirect cost jangan sampai lebih besar dari pada direct cost, sehingga dana dari APBN harus lebih besar. Jika dikalkulasi, BPIH itu mencapai Rp70 juta per jemaah, tapi masyarakat hanya membayar Rp35 juta. Kemudian masih dipotong living cost, sehingga biaya haji kurang dari Rp30 juta, itu masih sangat murah.

“Ini harapan DPR, agar rakyat dalam menunaikan ibadah haji murah sehingga jemaah tidak terlalu berat bebannya,” jelas politisi PPP ini.

Hal yang sama dikatakan Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim. Ia menyatakan setuju kalau ada penjajakan berbasis efisiensi dalam menentukan BPIH. Seperti mengontrak hotel di Arab Saudi dalam jangka panjang, tidak seperti selama ini per tahun. Dengan kontrak jangka panjang, maka ada kepastian bagi pemiliik hotel dan dampaknya bisa menurunkan biaya sewa hotel.

Menurut politisi PPP itu, dengan efisiensi termasuk mengurangi biaya indirect cost tahun ini sebesar Rp6,8 triliun, maka bisa diberikan untuk virtual account kepada jemaah, sehingga masa tunggu akan meningkat.

“Selain pemondokan atau hotel, juga biaya penerbangan yang menurut BPKH masih bisa didiskusikan untuk lebih efisien. Kalau upaya efisiensi itu bisa dilakukan, maka otomotis bisa menurunkan BPIH tahun 2019,” ujarnya optimis.

Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily (F-PG), Kepala BPKH Anggito Abimanyu menegaskan, pemerintah dan DPR akan all out tahun 2019, dan berkomitmen BPIH harus lebih efisien atau harus turun. Bagaimana caranya, DPR dan BPKH memikirkan supaya BPIH tidak seperti selama ini.

“Kalau hanya melalukan apa adanya, akan kekurangan pembiayaan. Kami tidak mampu untuk mendukung ini, makanya kita harus betul-betul berusaha agar supaya dana haji membawa maslahat dan tidak dibiarkan lari tanpa kendali,” tandasnya mengingatkan.

Hingga semester I tahun 2018, BPKH mengelola dana sebesar Rp113 triliun, melebihi dari target Rp111 triliun, sementara jumlah pendaftar sebanyak 550.000 orang atau 93 persen dari target. Karena itu BPKH akan mengusahakan adanya peningkatkan animo pendaftar baru calon haji.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *