Ketika Media Sosial Menjadi “Kitab Suci” Demokrasi

oleh
Abdul Rasyid Tunny

Oleh : Abdul Rasyid Tunny
Alumnus PSIK UMI & PPN STIKes Mega Rezky

Pilpres 2019 semakin dekat, media sosial disulap menjadi rujukan bagi proses demokrasi. Tak hanya itu media sosial dan Pilpres 2019 meliterasikan tontonan yang amat geli serta mengundang tepuk tangan kosong dari kalangan akar rumput.

Celakanya aktor-aktor parpol semakin asyik dengan dirinya sendiri sehingga media sosial disulap sebagai penampung sahwat politik guna menggiring opini akar rumput untuk ke kanan, ke kiri atau dilemma dan memtuskan untuk kadang-kadang di tengah-tengah.

Lucunya lagi kesalahan masa lalu diungkit sampai ke persoalan gagal berumah tangga hinga kabar-kabar miring yang entah dari mana sumbernya. Disisi lain pengkultusan terhadap aktor politik tengah ramai dalam lembaran-lembaran media social yang tak pernah habis.

Ini menggambarkan bahwa menyerang dan terserang, memuji dan terpuji merupakan rumus yang sering kita temui dalam media social sebagai “kitab suci” demokrasi.

Hal ini tentunya menjengkelkan tetapi sayang juga kalau ditinggalkan walaupun faktanya semakin diikuti semakin membosankan, karena pilihan katanya sangat “miskin” kesantunan.

Mereka yang menjadikan media social sebagai “kitab suci” demokrasi dengan mengkultuskan tokoh tertentu sedang lupa bahwa demokrasi otentik tidak pernah percaya orang baik, hanya wahana agama yang mempercayai orang baik. Demokrasi otentik selalu percaya bahwa orang baik itu lahir dari sistim yang baik.

Fenomena media sosial sebagai “kitab suci” demokrasi ini mebuat saya bertanya lirih. Apa yang paling penting dari demokrasi? Gagasan ataukah aktor politik.

Ketahuilah bahwa pemenang Pilpres kelak tetap mereka-meraka yang akan “duduk di atas tombol otoritas” yang membuat setiap orang “berlutut menyimpuhkan diri” sebagai budak politik.

Pada tataran inilah saya terbisik lirih saja dengan bahasa Clifford Geertz dalam Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali (1980).

Dimana Geertz menjelaskan bahwa: “negara bukanlah suatu tirani, bukan pula suatu birokrasi hidrolik, dan bahkan bukan suatu pemerintahan, melainkan sebuah pertunjukkan yang diorganisir, suatu teater yang dipakai untuk mendramatisir obsesi-obsesi kelas yang berkuasa”.

Akhirnya saya mencoba mengelus dada sambil membuka sebuah cerita tentang demokrasi dan mimpi untuk sekadar menghibur diri. Ketika Gus Dur tertidur dalam suatu sesi diskusi ada yang membangunkannya dengan berkata “Ayo jangan tidur, ini kita sedang membicarakan demokrasi”.

Beliau lantas bangun dan berbicara “Ini diskusi demokrasi ya? Kebetulan tadi saya tertidur dan mimpi bertemu Bung Karno. Beliau menjelaskan kepada saya tentang demokrasi yang dipidatokan pada 1 Juni,” kata Gus Dur memulai pembicaraan. Namun, belum selesai beliau berbicara ada peserta diskusi yang menyampaikan protes.

“Yang serius dong. Inikan penataran tingkat nasional”. “Masak kita mau membahas mimpi, topic ini serius janganlah kita bawa ke soal mimpilah,” ungkap peserta lain.

Gus Dur saat itu sedang mengahidri forum Penataran Pedoman Pengahatan dan Pengalaman Pancasila (P4). Menyimak protes tersebut maka Gus Dur masuk pada persoalan demokrasi secara subtantif.

“Bagaimana Anda-Anda ini mau berbicara dan membangun demokrasi kalau mimpi saja dilarang ? Di dalam demokrasi itu ada kebebasan termasuk bebas bermimpi. Kalau anda berani melarang orang bermimpi pasti anda berani melarang orang lain menggunakan haknya yang lebih penting. Itu bertentangan dengan demokrasi,” Ungkap Gus Dur dengan serius.

Dari ce