Kejari Diminta Awasi Pelaksanaan  Pembangunan di Gowa

oleh

GOWA, BERITA-SULSEL.COM – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa dalam memproteksi tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah pemerintahan mulai dari tingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hingga desa, pihak pemkab meminta pengawalan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Gowa.

Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan mengatakan, upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama atau penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) terkait Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Implementasi dari kerja sama ini yaitu kedepan seluruh program-program pembangunan daerah akan diawasi secara ketat.

“Bentuk pengawasan yang dilakukan mulai dari perencanaan, anggaran, hingga pelaksanaannya. Sehingga seluruh target program pemerintah daerah dapat berjalan dengan lancar sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya usai mengikuti penandatangan kerja sama, di Baruga Karaeng Pattingalloang, Rabu (12/9).

Keterlibatan pengawasan Kejari Gowa dalam tentunya akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh unsur SKPD dalam menjalankan program-program pembangunan mereka. Apalagi pengawalan ini didukung Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

“Kita akan lebih lepas bekerja, tidak terbebani dan juga tidak takut dalam mengambil keputusan karena kita sudah punya perlindungan hukun dari Kejaksaan yang akan terlibat sebagai pengacara tata negara,” terang Adnan.

Tak hanya itu implementasi pengawasan juga dilakukan hingga ke ranah desa. Olehnya kedepan seluruh calon kepala desa (Cakades) atau 64 desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) akan dikumpulkan dan diberikan arahan terkait sistem kerja sama ini.

“Kedepan seluruh kepala desa yang telah dilantik akan menandatangani kerja sama ini untuk mengawal dana desa dan program-program kerja desa,” tutup Adnan.

Sementara, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel Tarmizi mengungkapkan, skema dari kerja sama ini yaitu untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi sengketa. Khususnya dalam hal perdata dan tata negara.

“Kita akan siapkan bantuan hukum. Tujuannya jika ada sengketa perdata dan ketatanegara maka kita memberikan pertimbangan hukum,” ungkapnya.

Selain itu memberikan tindakan hukum lain atau menjadi fasilitator atau penengah jika ada sengketa antara Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), danbBadan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Tujuan utama kerja sama ini untuk melakukan pencegahan karena memang bidang perdata ini lebih banyak bekerja di hulu sehingga sifatnya lebih kepada pencegahan. Intinya nanti bagaimana menyelamatkan aset keuangan negara atau pemerintah daerah dengan sedini mungkin,” katanya.

Termasuk, bagaimana memulihkan aset negara dan menjaga wibawa pemerintah dalam hal mendampingi sengketa aset. (an).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *