WD III FKM UMI Desak Kemenkes Revisi Syarat Calon Peserta Pelatihan Surveior Komisi Akreditasi FKTP

MAKASSAR, BERITA-SULSRL.COM – Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia (FKM UMI), Dr. Andi Surahman Batara, SKM., M.Kes mendesak Menteri Kesehatan segera merevisi kebijakannya tentang persyaratan calon peserta pelatihan Surveior Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Kata dia, kebijakan Kemenkes sangat jelas melanggar PMK RI No 46 tahun 2015 pasal 7 ayat 3. Surveior akreditasi harus memenuhi persyaratan dibidang administrasi dan manajemen, bidang upaya kesehatan masyarakat serta bidang upaya kesehatan perseorangan.


“Dibidang Administrasi dan Manajenen, surveior akreditasi tenaga kesehatan dengan pendidikan paling rendah Strata Satu
bidang kesehatan, mempunyai pengalaman bekerja di Puskesmas, mengelola program pelayanan kesehatan dasar, atau mengelola
program mutu pelayanan kesehatan dasar paling singkat 3 tahun, memiliki sertifikat pelatihan surveior Akreditasi yang diterbitkan
oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi,” ujarnya.

Menurut Sekjend AIPTKMI Regional Timur ini,
kebijakan tentang peserta pelatihan surveior komisi akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RI perlu ditinjau kembali.

Menurutnya, kebijakan tersebut sangat diskriminatif, khususnya pada persyaratan dibidang administrasi dan manajemen yang hanya diperuntukkan bagi dokter/drg.

“Dasarnya apa? kenapa hanya dokter/drg yang bersyarat padahal masih ada tenaga kesehatan yang lain seperti yang dijelaskan dalam UU 36 tahun 2014, pasal 11 seperti sarjana kesehatan mayarakat.

“Menurut saya, SKM sangat kompoten pada administrasi dan manajemen. Saya meminta pihak kementerian kesehatan segera merevisi kebijakan tentang persyaratan calon peserta pelatihan surveior komisi akreditasi FKTP,” ujarnya.

“SKM dan tenaga kesehatan yang lain juga bersyarat. Saya juga berharap ketua eksekutif komisi akreditasi FKTP membaca PMK tersebut agar tidak keliru dalam menerbitkan kebijakan,” tambahnya. (*)

Comment