MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna jawaban Wali Kota Makassar, atas pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019.

Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb memberikan jawaban sesuai urutan pembicara pada saat agenda pandangan umum fraksi. Dimulai dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang disampaikan oleh Hasanuddin Leo, Fraksi Demokrat yang disampaikan oleh Syarifuddin Badollahi, PKS oleh Muzakkir Ali Jamil, Golkar oleh Samsuddin Kadir, Fraksi Gerindra oleh Badaruddin Ophier, Mario David di Fraksi NasDem, Vivin Sukmasari Fraksi PDIP, Fasruddin Rusli Fraksi PPP, serta Shinta Mashita Molina dari Fraksi Hanura.

Iqbal Suhaeb mengatakan bahwa pihak eksekutif selalau berupaya untuk memacu kinerja seluruh perusahaan daerah Kota Makassar. Baik dari sisi layanan kepada masyarakat, serta sisi pengelolaan keuangan perusahaan daerah agar lebih kuat, produktif, dan profesional.

“Sehingga dapat bersinergi dan memberi kontribusi berupa deviden kepada Pemkot,” ujarnya, Kamis (22/8).

Atas pandangan Fraksi Hanura dan Golkar terkait menurunnya pendapatan dari berbagai sumber yang dipastikan berpengaruh terhadap nilai belanja pembangunan khususnya belanja langsung, juga direspon oleh Pj Wali Kota. Iqbal mengatakan bahwa rancangan APBD Perubahan tetap memberikan alokasi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pelayanan dasar.

Ia menganggap bahwa manfaat yang diberikan kepada masyarakat terkait hal itu ialah penyediaan layanan publik, berupa pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Serta penyelesaian kewajiban Pemkot kepada pihak ketiga.

Persoalan lain yang juga disoroti oleh fraksi ialah anggaran untuk kecamatan yang seyogyanya memfokuskan untuk anggaran sopir, BBM biaya pemeliharaan armada kebersihan, sehingga dapat mendorong terciptanya Makasar sebagai “clean city”.

Iqbal Suhaeb berharap agar apa yang disampaikan telah menyentuh substansi pemandangan umum dari keseluruhan fraksi. Jawaban yang disampaikan tersebut dipandang perlu penjelasan lanjutan. Utamanya hal yang bersifat teknis dibahas pada tahap selanjutnya.

“Semoga penjelasan selanjutnya berjalan lancar dan segera kita rampungkan untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan untuk memenuhi kepentingan masyarakat,” harapnya.