BERITA-SULSEL.COM – Pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyararakat Indonesia (IAKMI) Sulteng yang juga alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia (FKM UMI), Fadly Umar SKM, Mkes menyebut Prof Dr Basri Modding, SE MSi sebagai relktor otoriter.

Kata dia, aturan pemilihan dekan yang melantik dekan dengan suara paling sedikit belum ada di lembaga lain. Termasuk di era Prof Masrurah Mokhtar saat menjadi rektor.

Sebab, jelas Fadly, aturan pemilihan dekan yang baru saja dilakukan ternyata tidak pernah dibahas ditingkat senat universitas.

“Aturan ini ditetapkan sendiri oleh rektor, itukan otoriter namanya. Jangan membuat kebijakan sesuai keingingan saja. Kampus UMI ini milik ummat, bukan milik pribadi. Sejatinya, semua kebijakan itu harus diputuskan secara bersama-sama,” jelas Fadly.

“Kami heran, kok rektor lantik dekan peraih suara terkecil dipenjaringan. Padahal, ada suara mayoritas yakni 48. Dimana hampir semua dosen yang memilih, lah kok melantik yang 7 suara. Hal yang lucu, rektor menghianati demokrasi di UMI,” tambahnya.

Menurut Fadly, sangat tidak masuk akal orang yang juga berkecimpung di dunia pendidikan menerapkan aturan yang aleh. Sebab, pembobotan nilai yang dilakukan panitia tidak proporsional dan tak adil.

“Dimana-mana, setiap kampus di Indonesia sangat menghargai suara dosen. Sedangkan di UMI hanya dinilai dengan 10%, itu sangat tidak demokratis dan tak adil,” tegasnya.

Lucunya, tambah Fadly, pembobotan nilai jadi alasan Prof Basri Modding melantik Dr Suharni menjadi dekan FKM UMI. Hal tersebut tidak proporsional dan tak adil.

“Kita bisa debat ilmiah tentang itu. Kasian bobot penjaringan ternyata hanya 10%, itukan suara-suara dosen. Kok tidak diprioritaskan?,” kesalnya.

“Kemudian, psikotes 55%, selebihnya kesehatan dan wawancara, aturan apa itu?. Sejak kapan aturan itu dibuat oleh Rektor UMI??, sejak kapan itu psikotes lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan suara dosen dipenjaringan, kasian kalau Rektor UMI anggap rendah itu aspirasi dosen, ini tidak adil,” tegasnya. (*)