oleh

Atas Nama Klien, Advokat Tak Bisa Dituntut Pidana Maupun Perdata

-Hukum-261 views

MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Hak imunitas pada profesi advokat sebenarnya bukan hal yang baru lagi. Namun, yang menjadi menarik adalah perkembangan dari hak imunitas itu sendiri.

Hak imunitas advokat mengacu pada Pasal 16 Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

Sebelum dilakukan perluasan ruang lingkup oleh Mahkamah Konstitusi, berkaitan hak imunitas ini sudah terjadi beberapa kasus dengan tafsir berbeda oleh majelis hakim.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Peradi, Tadjuddin Rachman kepada wartawan di Makassar, Ahad, (31/5/2020). Kata dia, seorang pengacara atau advokat yang berbicara atas nama kliennya tak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana. Apalagi dengan sangkaan pencematan nama baik.

“Jika pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 1 harus berdasarkan bukti. Seorang pengacara yang berbicara atas nama kliennya harus memiliki bukti,” ujarnya.

Kata dia, jika ada kasus pengacara dilaporkan dengan tuduhan pelanggaran hukum, polisi tak bisa langsung menangani hal tersebut.

“Kasus seperti ini tak bisa ditangani langsung oleh kepolisi. Harus dikembalikan dulu keorganisasi dengan melihat pelanggarannya, apakah pelanggaran hukum atau etik,” ujarnya.

Jika seorang pengacara berbicara atas nama kliennya dan memiliki bukti, jelas Tadjuddin, seorang pengacara tak bisa dipidana.

“Peradi telah melakukan kesepakatan dengan Polri dan Kapolda soal hak imunitas seorang pengacara,” ujarnya.

“Saya cuma berharap, teman-teman secara pengacara dalam menjalankan profesinya harus saling menghargai. Tak saling menuduh,” ujarnya.

Advokat adalah profesi hukum yang terhormat (officium mobile) dimana tatacara pekerjaannya diatur dalam Kode Etik Profesi Advokat dan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Undang-Undang tersebut, advokat memiliki hak-hak hukum yang menjadikan dirinya imun dari upaya hukum atas hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan Advokatnya.

Hak imunitas ini penting berkaitan atas perannya dalam proses penegakan hukum dan hak entitasnya yang secara mandiri terpisah dari klien. Untuk menjaga Hak Imunitas terhadap advokat berdasarkan Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26/PUU-XI/2013 agar bebas menjalankan profesinya sebagai penegak hukum di Indonesia demi kepentingan klien dengan itikad baik.

Hal senada disampaikan Bendaraha Umum Peradi, Syamsuddin. Kata dia, hak imunitas tersebut melekat. jika seseorang advokat dalam menjalankan tugasnya dengan prinsip itikad baik.

Selain itu, peran organisasi juga bertujuan melindungi anggotanya berdasarkan prinsip itikad baik tadi. Organisasi mendampingi dan mengadvokasi seseorang advokat yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana, padahal yang bersangkutan atau advokat hanya menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh UU.

“Yang patut dipertegas advokat dalam menjalankan tugasnya wajib menggunakan surat kuasa. Tanpa surat kuasa, berarti yang bersangkutan menjalankan kepentingannya sendiri, bukan membela kepentingan dan hak orang lain,” ujarnya.

“Advokat tidak bisa dituntut secara pidana atau perdata dalam rangka kepentingan pembelaan kliennya. Hal ini berlaku di dalam maupun di luar persidangan,” tambahnya. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed