oleh

Tuntut Transparansi, Komisi D DPRD Makassar Belum Bahas APBD Perubahan

-News-68 views

MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Komisi D DPRD Kota Makassar yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan rakyat menolak memberi rekomendasi Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Kebijakan Platform Anggaran Sementara (PPAS) anggaran perubahan tahun 2020.

Sekretaris Komisi D Sahruddin Said mengungkap alasannya karena minimnya transparansi anggaran dari pemerintah kota. Diketahui semua komisi di DPRD Makassar membahas hal ini kecuali komisi D.

Sekretaris Komisi D DPRD Makassar, Syahruddin Said menyampaikan, keputusan komisinya tidak membahas KUA-PPAS karena tidak ada transparansi dari pemerintah Kota Makassar.

“Komisi D tidak melakukan rapat karena pemerintah kota tidak transparan memberikan kita kejelasan. Anggaran dana bantuan sosial Covid itu tidak transparan kepada kami,” ujar legislator yang akrab disab Ajid, Jumat (18/9/2020).

Selain itu, dirinya menyayangkan tindakan pemkot Makassar, sebab yang menjadi bulan-bulanan warga justru pihak DPRD Makassar. Sementara pemkot tidak kunjung memberikan kejelasan yang pasti.

“Untuk apa kita rapat, sementera yang jadi bulan-bulanan massa DPRD. Kemarin kantor dihancurkan. Baru pemerintah tidak jelas memberi data yang valid,” jelas Ajid.

Lebih jauh Ajid mengatakan, di masa pandemi Covid-19 ini pemerintah kota terkesan salah sasaran. Sebab banyak hal yang sifatnya tidak urgent justru menjadi prioritas.

“Mereka hanya kepentingan pribadi, bukan untuk ummat. Contohnya, pembangunan yang sifatnya tidak prioritas justru diprioritaskan. Kita sekarang di era pandemi, tapi tidak memprioritaskan penanganan Covid,” terang Ajid.

Legislator dari fraksi PAN tersebut menuturkan, pihak Komisi D hanya butuh data terkait pedestrian yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Tetapi karena data yang dibutuhkan tidak masuk, maka Komisi D memutuskan untuk tidak menggelar rapat.

“Kita hanya mementingkan masalah pedesterian yang ratusan miliar. Jadi untuk apa kita bahas. SKPD lain terserah, kalau saya sih seperti itu. Komisi D tidak membahas karena tidak ada transparansi anggaran. Intinya komisi D tidak memberikan rekomendasi,” tegasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed