oleh

Sidang Tipikor Pasar Rakyat, Seret Nama Wabup Jeneponto Paris Yasir

-Hukum-132 views

MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Sidang lanjutan pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Pasar Rakyat Jeneponto kembali digelar di Pengadilan Tipikor Negeri Makassar, Selasa, (22/9/2020).

Dalam sidang lanjutan yang diketuai Hakim Ketua Daniel Pratu dan Hakim Anggota Failori.

Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi 2 orang, yakni Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jeneponto, Muh Jafar serta Kabid Program Dinas Perdagangan dan Perondustrian Jeneponto Eddy.

Dihadapan persidangan, Kepala Bidang Program Dinas Disdag Jeneponto, Eddy menyebutkan awal mula proyek tersebut bermula saat dirinya mendapat telepon seluler dari pihak salah satu pegawai dari honorer Kementrian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

Dimana, oknum pegawai honorer dari Kementerian Perindustrian, Perdagangan menawarkan proyek pembangunan pasar senilai senilai Rp3,8 milyar.

“Saya dapat telepone dari salah satu dari pegawai Kementerian, katanya bisa membantu mendapatkan proyek pembangunan pasar,” ucapnya saat ditanya Jaksa Penuntut Umum dihadapan persidangan.

Ia juga menyebutkan, dari hasil pembicaraan dirinya dan pihak Kementerian adanya penyetoran fee 8% yang harus diserahkan agar nantinya proyek DAK itu bisa turun.

“Katanya harus setor fee 8%, dari hasil (pembicaraan saya dan kementrian) itu saya sampaikan kepada pak Kadis yang saat itu masih dijabat pak Sofyan,” katanya.

Menindaklanjuti hasil pembicaraan itu, pertemuan pun dilakukan, digelar di rumah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jeneponto yang dihadiri kurang lebih 4 orang, diantaranya Kadis Disdag Jeneponto, Sofyan, Paris Yasir yang saat itu masih menjabat sebagai Anggota DPRD Jeneponto serta Kabid Program Disdag Jeneponto.

“Ada pertemuan di rumah Pak Sofyan dan dihadiri Pak Paris Yasir, pembicaraan itu terkait fee 8%, saat itu pak Paris menyetujui itu,” ujarnya.

Lanjut, Kata Eddy, melalui Awaluddin Dg Kulle selaku orang kepercayaan dari Paris Yasir menemui dirinya dengan membawah uang senilai Rp.400 juta yang nantinya uang tersebut diserahkan kepihak Kementerian.

“Dia (Awalauddin Dg Kulle) datang bawah uang senilai Rp.400 juta yang diserahkan disamping Kantor Perdagangan,” tuturnya.

Saat uang telah diterima, dirinya bersama Arman yang saat itu menjabat Bendahara Pengeluaran terbang menuju Jakarta untuk menemui oknum pegawai kementrian Perindustrian dan Perdagangan tersebut.

“Saya serahkan di hotel samping Masjid Istiqlal, uang yang saya serahkan itu sebanyak Rp250 juta, Rp150 juta saya serahkan kembali ke Paris. Sebelumnya pak Paris Yasir telepon saya untuk tidak dia serahkan semuanya, uang Rp150 juta saya serahkan kembali ke pak Paris saat dia juga berada di Jakarta, setelah itu saya kembali ke Makassar,” pungkasnya.

Saat ditanyak Jaksa Penuntut Umum terkait dirinya bisa lolos dalam membawah uang senilai Rp400 juta melalui bandara, Ia menyebutkan dirinya dibantu salah satu pegawai perhubungan bernama Aso yang dikenalkan oleh salah satu petugas pegawai perhubungan yang saat itu bertugas di Bandara.

“Pegawai perhubungan yang mulia, melalui H. Yasir. Kemudian Aso kenalkan kepegawai perhubungan yang bertugas di bandara,” jelasnya.

Diketahui, usai penyetoran tersebut, proyek DAK pembangunan pasar rakyat oleh Kementerian Perindustrian dan Pergadangan Republik Indonesia melalui anggran APBN yang dilebur menjadi Dana APBD dan turun proyek pun dikerjakan.

Sebelumnya, Tim Penyidik Direktorat Kriminal Khusus bidang tindak pidana korupsi (Tipikor) Polda Sulawesi Selatan menetapkan 4 tersangka dalam kasus Pasar Rakyat Jeneponto.

Keempat tersangka yakni berinisial SA, MT, HR dan RS. Mereka bertindak dalam proyek tersebut sebagai pengawas perencanaan dan pelaksana proyek.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, setelah melalui beberapa proses penyelidikan, pihaknya pun berhasil menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus tersebut.

“Ada 4 orang kita tetapkan tersangka,” ucap Ibrahim Tompo.

Kata dia, penetapan keempat tersangka tersebut bukan dilakukan secara sepihak melainkan hasil pembuktian perhitungan kerugian negara (PKN) dari BPKP.

“Kerugian negara 800 jutaan..sesuai audit kerugian negara,” tuturnya. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed