oleh

Ungkap “Hantu” BPNT, APBM Bone Desak DPRD Provinsi Gelar Audiens

-Daerah-364 views

BONE, BERITA-SULSEL.COM — Tidak puas dengan jawaban somasi yang dilayangkan pada 16 September lalu, Aliansi Pemuda Bone Menggugat (APBM), akhirnya melayangkan surat permintaan audiens ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (28/9/20) kemarin.

Mendampingi ketua APBM, Andi Arman, aktivis asal Bantaeng, Dirfan Susanto, juga ikut bersuara menyampaikan kebobrokan sistem penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), diantaranya penerbitan SK supplier oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani, hingga potongan oleh sejumlah agen e-Warong, pendamping serta dugaan fee ke supplier, Kadis Sosial hingga Tikor Provinsi.

“Somasi kemarin jawabannya tidak memuaskan jadi kami layangkan surat audiens. Tupoksi tikor provinsi dan kabupaten juga dipertanyakan soal pengusulan CV, dimana administrasinya secara prosedur cacat hukum” beber Dirfan.

Baca Juga : Abaikan Peringatan Kadinsos Bone, Pendamping Diduga Merangkap Supplier BPNT

Dirfan nilai Sekprov tak punya kewenangan menerbitkan SK bagi supplier karena dalam Pedum dijelaskan bahwa agen e-Warung lah yang berhak menentukan dimana akan mengambil bahan pangan sesuai kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Pembagian wilayah dipertanyakan dan Sekprov tidak punya kewenangan keluarkan SK, ditambah lagi penyaluran BPNT yang tidak sesuai Pedum karena bahan pangan lain tidak disediakan, hanya ada telur dan beras” lanjutnya.

Mengenai dugaan pendamping yang ikut menjadi supplier, dibenarkan oleh Koordinator Daerah BPNT sekaligus Ketua Forum TKSK Kabupaten Bone, Akhirudin, bahwa pada faktanya memang ada beberapa pendamping terlibat menjadi supplier. Sementara untuk pemaketan sembako, diakui Akhirudin menyalahi Pedum, namun keterbatasan bahan pangan yang memaksa agen e-Warung hanya bisa menyediakan beras dan telur.

Baca Juga : Jadi Penyalur BPNT, Bank Mandiri Bone Tak Punya Data E-Warong

“Ini kenaikan Rp200 ribu kan sebenarnya kebijakan presiden saja, disesuaikan dengan kebijakan daerah, saya sudah survey hasil produksi lain seperti tempe, tapi rupanya tidak mampu, kalau kita ikuti pedum, bisa gila” kata Akhirudin.

Menurut Akhirudin, jika agen membeli langsung ke pasar bebas, tidak melalui supplier, itu banyak sekali permainan yang merugikan KPM karena banyak pemasok seenaknya mematok harga.

“Dulu waktu masih bantuan yang Rp110 ribu, agen ambil untung sampai Rp50 ribu, makanya dalam aturan lainnya disebutkan tergantung kebijakan daerah, jadi untuk menetralisir hal ini berjalanlah sistem seperti sekarang” tambahnya.

Baca Juga : Redam Kisruh BPNT Bone, Supplier “Sekprov Ingin Damai”

Banyaknya pihak tak jelas yang diduga ikut menikmati dana program BPNT, menjadi hantu menakutkan bagi KPM yang tidak memahami hak mereka. Saling lempar bola oleh orang-orang yang terlibat dalam program BPNT inilah yang kemudian mendorong Ketua Aliansi Pemuda Bone Menggugat, Andi Arman, mengajukan permintaan audiens ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Audiens yang rencana digelar 5 Oktober nanti diharapkan Arman bisa menghadirkan Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten, Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Samsu Niang, Sekertaris Daerah Provinsi, Abdul Hayat Gani, Kapolda, Irjen Pol Merdisyam, Kajati, Firdaus Dewilmar, seluruh Supplier dan seluruh TKSK se Selawesi Selatan, khususnya Kabupaten Bone. (eka)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed