oleh

Soal BPNT, Ketua Apdesi Sulsel Angkat Bicara

-Daerah-529 views

BONE, BERITA-SULSEL.COM – Riak yang muncul dari kebobrokan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kini tak hanya terjadi di Kabupaten Bone, tapi hampir di seluruh Kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan.

Menyikapi hal itu, Ketua Apdesi Sulawesi Selatan, Andi Sri Rahayu Usmi atau yang akrab disapa Ayu, meminta kepada Kementerian Sosial untuk turun tangan mengatasi kebobrokan sistem melalui aturan Pedum Sembako 2021 yang lebih tegas.

“Sistem dan aturan yang ada saat ini perlu dikaji ulang agar tidak menciptakan kekisruhan yang berdampak pada kerugian masyarakat” ungkapnya.

Menurutnya, Pedum itu harus berbanding lurus dengan konsep ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk lokal. Apalagi saat ini pemerintah tengah gencar melakukan sosialisasi untuk menumbuhkembangkan produk lokal.

“Salah satu contoh bisa dijadikan referensi ekonomi kerakyatan berbasis produk lokal yaitu Kabupaten Jeneponto dimana tikor sinergikan produk lokal seperti sayuran kedalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)” lanjutnya.

Sistem seperti itu diyakini efektif meningkatkan perekonomian kelas bawah  karena tidak hanya harga pasar petani yang meningkat tapi juga dapat menyerap tenaga kerja.

Diketahui kekisruhan ini mulai muncul ketika masyarakat mengeluhkan kualitas paketan beras dan telur yang mereka terima. Belum lagi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dikuasai oleh oknum agen e-Warong dan TKSK sehingga terkesan hak mereka dikebiri. Lebih parah, sejumlah potongan disinyalir terjadi karena banyak pihak yang ingin ikut menikmati dana bantuan yang seyogyanya bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat kalangan bawah. (eka)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed