oleh

Pendapatan Menurun,  Dirut PD Terminal Makassar Metro Curhat ke Wartawan

-News-116 views

MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Direktur Utama (Dirut) PD Terminal Makassar Matro, Ar Sony menggelar jumpa pers di kantornya, Selasa (23/2/2021), pagi.

Mengawali jumpa pers, Ar Sony ‘curhat’ situasi terkini terminal dibawah naungan pengelolaan PD Terminal Makassar Metro. Mulai dari Terminal Regional Daya, Terminal Mallengkeri hingga lahan Terminal Toddopuli.

Ar Sony mengatakan, pihak Perusda sesuai aturan memiliki fungsi hanya mengelola terminal. Untuk Terminal Daya tidak sepenuhnya dikelola, karena masih ada pihak ketiga dalam hal ini Kalla Inti Karsa (KIK) yang masih bertanggungjawab di bisnis seperti kios-kiosnya.

“Sumber pendapatan PD Terminal hanya retribusi, sewa lahan dan penggunaan lahan,” ucap Ar Sony.

Hingga kondisi diperparah akibat pandemi Covid-19 yang mulai masuk di Indonesia awal Maret 2020, dan akhirnya kebijakan pemerintah yakni penutupan pasar hingga terminal.

Kata Ar Sony, penurunan pendapatan di PD Terminal sebenarnya dimulai 2015, hingga puncaknya 2019.

“Lalu masa covid Maret, Mei sampai Agustus kebijakan penutupan terminal dan larangan mudik berimplikasi retribusi terhenti,” tuturnya.

Ar Sony mengungkapkan PD Terminal mengalami devisit terparah sepanjang keberadaan Terminal Makassar Metro. “Dari 14 juta perhari, turun 1 juta hingga 800 ribu perhari,” ungkapnya.

Pendapatan dan rasio pengeluaran tidak sebanding. Dimana yang mencari nafkah di PD Terminal lanjut Ar Sony 100 orang lebih.

“Tidak sebanding belanja dan rasio. Ada 80 orang karyawan, baik tetap dan honorer, ditambah 20 karyawan lepas. Total 100 orang yang cari makan disini, saya kelimpungan dong,” jelasnya.

Persoalan ini juga sudah dikomunikasikan ketiga ke Pj Wali Kota mulai dari Iqbal Suaeb, Yusran Jusuf dan Rudy Djamaluddin.

“Tapi belum ada waktu resmi kami diterima untuk sampaikan masalah ini,” sambungnya. Solusi awal sempat ditawarkan, tapi menurut mantan aktivis buruh ini bukanlah solusi tepat.

“Waktu masih Pak Iqbal Suhaeb, diminta untuk pengurangan karyawan oleh pemerintah waktu itu. Tapi saya tidak terima, karena menghargai loyalitas. Kerena akan menimbulkan masalah sosial yang baru. Tawaran saya jalan antisipasi menaikan retribusi dan harus disetujui pemerintah tapi tidak ada jalan kesana,” sambung Ar Sony.

Ditambah lagi beban beban lainnya, seperti rekening listrik di PLN yang tidak rasional.

“Kita makin kejepit kala tagihan listrik sampai Rp 34 juta. Belanja karyawan Rp 135 an juta termasuk gaji direksi badan pengawas dibanding pemasukan 800 ribu – 900 ribu perhari tidak cukup,” tuturnya.

Permasalahan lainnya, adanya kelonggaran aturan dimana PO sudah diberikan pembiaran untuk cek point penumpang. Menurut Ar Sony PO ini sudah layaknya terminal menaikan penumpan.

“Padahal di aturan Perda-nya menaikan dan menurunkan penumpang di Terminal. Akhirnya sudah nyaman kadang-kadang mereka tidak masuk lagi terminal. Sehingga retribusi berkurang. Seharusnya ada perhatian, ketegasan. Karena kami terminal bukan eksekutor, tapi hanya pengelola di ranah terminal. Jadi kalau terminal kosong apa yang mau di terima (retribusi),” tuturnya.

Selama resmi menjabat Februari 2020 lalu, merasakan kurang perhatian dari wali kota selaku owner perusda.

Padahal terminal adalah salahsatu ikon. Karena menjadi gerbang keluar masuk masyarakat dari berbagai entitas.

“Tidak ada perhatian (Pj Wali Kota). Kami disini mencari uang sendiri biaya sendiri, penopang secara sendiri. Untuk bisa bertahan saja 2020 sudah prestasi. Istilah saya sudah upa’ (beruntung) masih hidup,” tambahnya.

Ar Sony menyayangkan bila direksi disebut tidak kreatif. Karena justifikasi itu tidak objektif di lapagan. “Siapapun direksi dengan keadaan seperti ini sama saja. Jadi sangat disayangkan dianggap tidak kreatif itu. Tapi yah kami anggap biasa saja,” terangnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed