GOWA, BERITA-SULSELCOM – Sejumlah aktivis dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Gowa mengirim sinyal sebagai pesan kuat kepada pihak Unit Layanan Pengaduan (ULP) lembaga pengadaan barang dan jasa Pemkab Gowa untuk  menjakankan tugas dan fungsinya secara profesional dan independent tanpa  intervensi dari pihak manapun.

Salah satu LSM  yang  getol menyuarakan ULP harus bebas intervensi adalah LSM Somasi. Melalui Sekjennya, Solihin Nappa menghimbau kepada semua Aparatur Sipil Negara (ASN)  yang menjadi anggota Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa di ULP Pemkab Gowa agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik, profesional dan tidak terpengaruh dengan tekanan dari pihak  manapun yang memliki kepentingan terhadap kegiatan (proyek) di lingkungan Pemkab Gowa.

“Ini penting agar  tidak ada kesan negatif yang muncul  dalam sebuah proses tender yang dilakukan oleh Pemkab Gowa. Selain itu,   juga memberikan kenyamanan kepada para rekanan untuk dapat bertarung secara fair  dalam memenangkan tender proyek yang dilakukan oleh pemerintah daerah” kata Solihin di Sungguminasa, Senin (23/5).

Solihin menambahkan himbauan yang ia sampaikan kepada pihak ULP untuk berlaku profesional tidaklah main-main. Ia memastikan LSM Somasi bersama sejumlah penggiat anti korupsi lainnya akan mengawal  dan  memantau secara ketat proses tender  baik yang telah maupun yang akan dilaksanakan oleh pihak ULP Pemkab Gowa.

“Apa yang kami himbaukan bukan hanya sekedar ucapan namun kami bertekad akan mengawal semua proses tender baik yang telah maupun yang akan dilaksanakan pada semua  SKPD dalam ruang lingkup Pemkab Gowa. Toh jika kemudian ada kita temukan  permasalahan yang terindikasi melanggar aturan yang ada maka kami.pastikan akan kita seret ke ranah hukum,” tegas Solihin Nappa.

Untuk itu, Solihin berharap agar para pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan tender atau lelang proyek di lingkup Pemkab Gowa untuk tidak coba-coba bermain dalam proses tender itu.

“Toh jika itu berani dilakukan maka yakin saja kami akan melaporkan masalah tersebut ke pihak penegak hukum baik itu kepolisian maupun kejaksaan,” ujarnya lagi mengingatkan.

Senada dengan itu,  Koordinator Wilayah (Korwil) Sulsel, LSM Kompak Indonesia, Andi Hakim Pangeran juga menyuarakan hal serupa.

Ia mengatakan profesionalisme dan independensi merupakan dua hal yang mutlak dikedepankan oleh ULP dalam melaksanakan proses tender.

Ini menjadi sangat penting kata dia,  untuk memastikan bahwa semua proses tender yang dijalankan terlaksana secara adil sesuai aturan main yang ada sekaligus menghilangkan stigma bahwa tidak ada “main mata” dalam menentukan pemenang.

“Saya kira jika proses tender dijalankan sesuai aturan yang ada maka hal tersebut tentunya akan memberi dampak positif bagi Pemkab Gowa sekaligus meniadakan kesan bahwa semua proses pelelangan proyek di ULP di daerah ini berjalan fair dan terbuka,” ujar Andi Hakim

Ditambahkan pula oleh Andi Hakim,  bahwa pihaknya akan memantau secara serius semua proses tender yang ada, bukan hanya di Gowa namun semua daerah di Sulsel.

“Jadi kami pastikan semua proses tender di daerah akan kita pantau dan amati. Jika ada yang terindikasi melanggar aturan maka pasti akan kita laporkan ke pihak  penegak hukum,” pungkasnya. (an).