Pulihkan Ekonomi, Apindo Minta Kemenkeu Perluas Jangkauan Wajib Pajak

Pulihkan Ekonomi, Apindo Minta Kemenkeu Perluas Jangkauan Wajib Pajak

JAKARTA, BERITA-SULSEL.COM– Direktorat Jenderal Pajak (DPJ)telah melakukan reformasi pajak sejak 2016 lalu. Kebijakan ini diapresiasi oleh Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Siddhi Widyaprathama, yang menganggap Kementerian Keuangan melalui DJP sudah bekerja optimal demi perpajakan di Indonesia.

“Reformasi perpajakan memang perjalanannya sudah panjang. Kita
mengapresiasi Kemenkeu dalam hal ini DJP yang telah membawa kita pada
tahap empat hingga saat ini”, terang Siddhi dalam diskusi daring yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema “Pemulihan Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global”, Senin, (25/7/22).


Jika membahas masalah kebijakan reformasi perpajakan, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yakni dari segi regulasi, administrasi negara, hingga sumber daya manusianya.

“Saat ini, kita juga melihat DJP Kemenkeu tengah mempersiapkan menuju ke arah compliance risk management. Itu adalah satu hal yang sangat baik digitalisasi sistem perpajakan,” ungkapnya.

Siddhi berharap, pemerintah terus meningkatkan jangkauan wajib
pajak, sebab pajak merupakan tanggung jawab semua warga negara yang harus dipikul bersama-sama. Menurutnya, kebijakan reformasi perpajakan bukan semata-mata menjadi pekerjaan rumah DJP Kemenkeu.

Ditambahkan pula bahwan kebijakan reformasi perpajakan yang seyogyanya ditangani oleh
Kemenkeu merupakan kebijakan lintas sektor, dimana terdapat peran Kemenko Perekonomian, Bank Indonesia (BI) dan juga dunia usaha.

“Nah, inilah yang perlu kita tingkatkan bersama. Memang ini (reformasi
perpajakan) tidak menjadi PR (pekerjaan rumah-red) DJP semata. Ini semua harus bahu-membahu ya. Karena kita harus memberikan respon yang sejalan begitu. Intinya ini saling terintegrasi sehingga bisa menghasilkan keputusan yang
paling baik”, lanjutnya lagi.

Dalam pandangannya, Siddhi mengatakan, kebijakan reformasi perpajakan di Indonesia sudah berada di jalur yang tepat. Misalnya dengan adanya sistem digitalisasi administrasi perpajakan.

“Contohnya wajib pajak yang sudah patuh, itu tentu tidak perlu serta merta misalnya diperiksa. Tentu orang yang nilainya sudah baik, bisa diberikan keleluasaan dan kita tetap berharap wajib pajak itu tetap bisa mempertahankan kepatuhannya”, tutupnya.

Comment