Pj Walikota Buka Forum Kosultasi Publik Rancangan Awal RKPD Parepare 2025

Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare, Akbar Ali membuka forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025

PAREPARE, BERITA-SULSEL.COM – Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare, Akbar Ali membuka forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Senin 4 Maret 2024.


Mengangkat tema ‘Penguatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Inklusif serta peningkatan Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing’.

Forum tersebut ini dihadiri Sekda Parepare Muh Husni Syam, Kepala Bappeda Parepare Zulkarnaen Nasrun selaku pelaksana, jajaran Staf Ahli, Asisten, para Kepala SKPD termasuk Direktur RSUD Andi Makkasau dr Hj Renny Anggraeny Sari, Direktur RS dr Hasri Ainun Habibie dr Mahyuddin, Direktur PAM Tirta Karajae, Rektor ITH, Camat dan Lurah, pejabat terkait, PKK, para Ketua LPMK, Forum Anak, serta stakeholder terkait lainnya.

Pj Walikota Parepare, Akbar Ali memaparkan forum konsultasi publik ini merupakan wadah untuk mendiskusikan isu-isu strategis.

“Dalam forum ini juga perlu dibahas permasalahan Pembangunan dan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2025,” jelas Akbar Ali.

Akbar Ali berharap forum konsultasi publik ini menjadi wadah untuk menjaring aspirasi dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

“Hal itu bertujuan untuk penyempurnaan rancangan awal dokumen RKPD Tahun 2025,” tandas Akbar Ali.

Sementara itu, Kepala Bappeda Parepare Zulkarnaen berharap konsultasi publik itu memberikan hasil yang baik untuk penyusunan perencanaan tahun 2025.

Adapun, 7 Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Awal RKPD 2025

1. Pengembangan investasi
2. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan penunjang perekonomian.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif
4. Mendorong pembangunan ekonomi kreatif
5. Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan inovatif.
7. Peningkatan penyelenggaraan dan layanan kesehatan yang berkelanjutan. (*)

Comment