BONE, BERITA-SULSEL.COM – Dugaan markdown kapal nelayan yang tak kunjung disikapi pihak Syahbandar Bone serta Dinas Kelautan dan Perikanan Bone, mengundang reaksi Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin.

Akmal yang ditemui, Ahad (10/3/24), sore, di salah satu warung yang ada di Kabupaten Bone, meminta pihak terkait segera mengambil tindakan tegas jika tak ingin kerugian negara terus berlanjut.

“Ini hal yang kurang baik, bu Susi dulu kan ini program utamanya, markdown namanya, merugikan negara karena tidak masuk pajaknya untuk negara dan menggunakan solar subsidi yang seharusnya untuk rakyat kecil tapi dipakai oleh pengusaha”, bebernya.

Ditambahkan Akmal, markdown bukanlah hal baru dalam dunia kelautan dan perikanan, maka seharusnya pihak Kementerian Perhubungan melakukan pengawasan lebih ketat, jangan sampai malah menjadi bagian dari masalah ini.

“Kami akan minta untuk turun memeriksa dari Ditjen Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan”, tegasnya.

Manipulasi GT kapal nelayan sejatinya bukan terjadi kali ini saja, pada 2015 lalu, Syahbandar pernah disoroti dengan masalah yang sama, termasuk soal ijin berlayar. Akmal minta markdown ini jadi perhatian oleh Syahbandar untuk segera lakukan pengukuran ulang agar tidak berdampak pada kerugian negara.

“Harusnya syahbandar bekerja sesuai aturan yang ada, kalau tidak bertindak tegas artinya ada konflik kepentingan. Saya akan sampaikan ini ke Ditjen, termasuk membahasnya di banggar soal penggunaan BBM subsidi”, tutupnya. (eka)