M Yahya : Perda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Kurang Mampu

Anggota DPRD Kota Makassar, M Yahya mensosialisasi Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Angkatan kedua Tahun 2024 di Hotel Harper By Aston Makassar, Sabtu (6/4/2024).

MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, M Yahya kembali melaksanakan Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Angkatan kedua Tahun 2024 di Hotel Harper By Aston Makassar, Sabtu (6/4/2024).

Dalam kesempatan itu, legislatif asal Partai Nasdem ini mengatakan, penyelenggaraan bantuan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan hak konstitusional setiap penduduk kota sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.


“Penyelenggaraan bantuan hukum membantu penduduk kota yang tidak mampu terhadap masalah hukum yang dihadapi. Selain itu, kehadiran perda ini diharapkan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum kepada setiap penduduk kota yang tidak mampu menghadapi masalah hukum,” ungkap anggota dewan dari daerah pemilihan Tamalanrea – Biringkanaya ini.

Lebih lanjut diungkapkan Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi setiap penduduk kota yang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan. Memenuhi hak-hak penduduk kota yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum secara optimal.

Pada kesempatan itu, seorang praktisi hukum, Mahyuddin SH mengungkapkan, penyelenggara bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan atas asas : Keadilan, persamaan di depan hukum, efektivitas, efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas.Sosialisasi Perda Bantuan Hukum, M Yahya Sebut Hadir Untuk Masyarakat Kurang Mampu

“Penyelenggaraan bantuan hukum membantu penduduk kota yang tidak mampu terhadap masalah hukum yang dihadapi,” ujarnya.

Bantuan hukum, kata dia, diharapkan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum kepada setiap penduduk kota yang tidak mampu menghadapi masalah hukum.

Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan hukum, bakal menunjuk lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang membantu pelayanan bantuan hukum harus memenuhi syarat a berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap di daerah, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum.

Pemateri lainnya. Nisma Iriani, SE, M.SI, salah satu akademisi di Kota Makassar, menguraikan, istilah bantuan hukum di Indonesia bisa dikatakan sebagai hal yang baru dibandingkan dengan negara-negara barat.

“Konsep dan ide bantuan hukum di Indonesia pada hakikatnya tidak terlepas dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat dalam negara-negara yang telah maju. Memberikan suatu pengertian atau merumuskan suatu definisi terhadap bantuan hukum bukanlah perkara yang mudah karena kompleksitas permasalahannya tidak hanya mengenali hukum dan perkembangan masyarakatnya tetapi juga menyangkut keberadaan dan program bantuan hukum itu sendiri,”jelasnya.

Terlepas berbagai kompleksitas sebagaimana dimaksud diatas, lanjutnya, pengertian bantuan hukum sendiri terdapat dalam berbagai perundang-undangan.

Mereka yang berhak mendapatkan bantuan hukum, bagi warga Kota Makassar harus dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) Kota Makassar.

Kemudian, orang miskin atau kelompok orang miskin yang dimaksud, kata dia, meliputi setiap orang atau kelompok orang yang kondisi sosial ekonominya berada dibawah garis kemiskinan yang dibukukan dengan surat keterangan pemerintah setempat.

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud meliputi hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara baik litigasi (hingga ke pengadilan) dan non litigasi.

“Untuk memperoleh bantuan hukum harus memenuhi syarat. Diantaranya, mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum. Membuktikan bahwa masyarakat bersangkutan adalah penduduk asli. Menyerahkan surat keterangan miskin atau tidak mampu dari lurah diketahui camat,” tandasnya. (*)


Comment