Aktivis HMI Divonis Penjara, PKC PMII Sulsel Sayangkan Putusan Hakim

Ilustrasi

BERITA-SULSEL.COM – Ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat kembali dipertanyakan sejumlah aktivis di Sulsel. Pasalnya, sidang pembacaan putusan kasus pencemaran nama baik Bupati Bulukumba yang melibatkan Akbar Idris salah satu aktivis HMI di Pengadilan Negeri (PN) Bulukumba telah dibacakan Senin kemarin,

PN Bulukumba memvonis aktivis HMI, Akbar Idris bersalah dengan menjatuhi hukuman penjara 1 tahun 6 bulan di luar dari tuntutan JPU yakni 1 tahun penjara.


Usai sidang putusan digelar, kuasa hukum Akbar Idris, Zaenal Abdi menyebut, pihaknya melakukan upaya banding terhadap putusan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan kebebasan berekspresi.

Senada dengan hal tersebut, Muhtar Mursalim Ketua PKC PMII Sulawesi Selatan menyayangkan hal tersebut. Ia menilai putusan hakim dalam kasus ini kurang tepat.”

“Putusan telah inkrah, kami menyampaikan penolakan dan sangat menyayangkan hal tersebut. Sejak awal, kasus ini bergulir kita menilai tidak ada unsur tindak pidana yang dilakukan saudara Akbar Idris,” ujarnya.

“Akbar Idris dijatuhi hukuman atas kasus dugaan pencemaran nama baik, pertimbangan majelis hakim sangat kurang tepat,” ujarnya.

“Kejadian ini seharusnya menjadi bahan pembelajaran bagi semua jajaran pemerintahan di Bulukumba, Bukan jadikannya kasus pemidanaan,” ujarnya.

“Kebebasan berekpresi dan berpendapat yang selalu digaungkan harusnya menjadi pokok pertimbangan hakim dalam menilai kasus ini,” jelasnya.

Muhtar mendukung sepenuhnya upaya banding yang dilakukan kuasa hukum Akbar Idris usai mendengar putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut. (*)


Comment