Warga Kelurahan Timungan Lompoa Mengaku Dipersulit untuk dapat Raskin

Ilustrasi Sulitnya dapat Raskin

MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Warga Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar mengeluhkan sikap pemerintah yang mempersulit jika ingin mendapatkan beras miskin atau Raskin.

Lia, Warga RT 05 WR 05 Kelurahan Timungan Lompoa mengaku pihak kelurahan mengintimidasi dan mempersulit dirinya jika ingin mendapatkan beras miskin.


Kata dia, jika ingin mendapatkan bantuan beras miskin di kelurahan, warga wajib memperlihatkan bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan iuran sampah.

“Jika tidak ada bukti, biar sudah lunas pembayaranta, tetap tak diberi. Pembayaran PBB dan iuran sampah harus dilampirkan,” ujarnya.

Lia menyebut, pernyataan pihak kelurahan yang tak mewajibkan pembataran PBB dan iuran sampah lunas adalah bohong.

“Apa yang disampaikan pihak kelurahan soal Raskin itu tidak benar. Yang benar, jika ingin dapat Raskin penerima wajib bayar PBB dan iuran sampah,” ujarnya,” ujarnya.

“Faktanya, kami disini diwajibkan lunas. Kalau tak lunas, Raskin tak diberikan,” ujarnya.

Lia menyebutkan, banyak warga di Kelurahan Timungan Lompoa statusnya kontrak. Mereka tak memengang bukti pembayaran PBB. “Mereka juga dipersulit,” ujarnya kesal.

Hal senada disampaikan Lina, warga lorong 7, RT C RT D RW 03, Kelurahan Timungan Lompoa. Kata dia, sejak pergantian pimpinan kelurahan, banyak sekali aturan yang tak berpihak kepada masyarakat.

Menurutnya, pelunasan iuran sampah dan pembayaran PBB sangat membebani warga. Sebab, ekonomi masyarakat di lingkungannya tak sama.

“Iuran sampah saat ini naik, dari Rp16 ribu jadi Rp25 ribu. Kami disini bukan orang mapan semua,” ujarnya.

“Ditambah lagi aturan pihak kelurahan, jika mau ambil Raskin tak bisa diwakili. Harus orang tercatat penerima Raskin,” katanya.

“Kami disini sebahagian besar bekerja sebagai buruh dengan upah rendah. Kalau tak bekerja, kami mau makan apa. Kalau kami ke kantor lurah, berarti kami tak bekerja,” ujarnya.

Kata Lina, pihak kelurahan tak seharus mempersulit warga. “Pengambilan Raskin boleh diwakili dengan catatan anak, istri atau suami yang mengambilnya,” ujarnya.

Tapi, pihak kelurahan tak memberikan toleransi soal itu. “Saya sebagai warga berharap pemerintah Kota Makassar bisa memberikan layanan yang baik kepada warga. Bukan sebaliknya, mempersulit kami,” harapnya.

Sementara itu, Lurah Timungan Lompoa, Sitti Zuchriany membantah tudingan tersebut yang menyebut dirinya tak memberikan beras miskin atau Raskin kepada warga karena tak membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB)dan iuran sampah.

“Tidak benar kalau oknum tersebut mengatakan bahwa saya tidak memberikan bantuan beras kalau tidak melunasi pembayaran PBB dan iuran sampahnya. Saya hanya mengingatkan warga penerima bantuan untuk melunasi PBB dan iuran sampahnya karena merupakan kewajiban,” ujarnya. (*)


Comment