TAKALAR, BERITA-SULSEL.COM – Pj Bupati Takalar, Dr Muhammad Hasbi didampingi Plt Kepala BKPSDM Takalar Zulkarnain menghadiri kunjungan kerja spesifik anggota Komisi II DPR RI terkait Evaluasi Pelaksanaan Seleksi CPNS dan PPPK Tahap I TA. 2024.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Gedung A Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Menteri Menpan RB, Ketua komisi II DPR RI bersama anggota, Para Walikota/Bupati se-Sulsel, para Kepala BKPSDM Kota/Kab Se-Sulsel dan Kepala OPD Sulsel, Rabu 5 Februari 2025.

Kepala BKN RI, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, kehadiran pihaknya untuk mendengarkan masukan dalam penyelesaian penataan tenaga Non ASN, sesuai dengan mandat undang-undang 20 tahun 2023 harus segera diselesaikan.

“Perlu diperhatikan dalam perekrutan Pegawai Penerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah usia calon serta kelengkapan dokumen ijazah. Ditemukan bahwa sejumlah calon telah melewati batas usia yang ditetapkan sementara lebih dari 1000 pelamar tidak memiliki ijazah yang sesuai persyaratan,” ujarnya.

Seleksi yang dinyatakan lulus diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Sedang yang belum memenuhi formasi akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu dan tetap mendapat Nomor Induk Pegawai. Jika anggaran sudah terpenuhi maka PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Pj Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry menyampaikan, pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK Tahap I berlangsung dengan baik.

“Semoga seleksi ditahap II nanti kita bisa menyelesaikan penataan tenaga non ASN dan semua calon ASN bisa lulus,” ujarnya.

Pj Bupati Takalar, Muhammad Hasbi berharap perekruran PPPK dapat diselesaikan dengan baik sesuai regulasi. Kepala Daerah berharap adanya bantuan dari pusat atau kementerian untuk anggaran penggajian PPPK bersumber dari APBN.