MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan anggaran untuk memfasilitas masyarakat tidak mampu mendapatkan layanan BPJS Kesehatan.

Untuk itu, Kamis (14/2/2019), Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, untuk membahas hal ini, diantaranya BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel, Ilham A Gazaling mengatakan, salah satu yang menjadi sorotan dalam rapat koordinasi ini adalah masih seringnya ada masyarakat yang masuk kategori miskin.

Namun, mereka tidak mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Untuk itu, salah satu langkah yang direncanakan adalah penambahan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Kata Ilham, pihaknya bersama Dinas Kesehatan akan melakukan cross check data masyarakat miskin yang ada.

“Kita akan cek dulu, apakah memang ada masyarakat yang masuk dalam kategori itu dan belum mendapat KIS. Kalau ada, berapa jumlahnya,” jelasnya.

Menurut Ilham, pihaknya memiliki data masyarakat miskin berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang sistematis berdasarkan nama dan alamat, jumlahnya mencapai 302.985 KK.

Sesuai arahan Wakil Gubernur, tambah Ilham, langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan cross check terhadap data BDT ini. Untuk melihat, jumlah masyarakat yang belum mendapatkan KIS atau yang telah mendapatkan KIS melalui cover APBN.

“Jika ditemukan ada warga yang belum tercover KIS, maka usulkan melalui APBD Provinsi. Tapi itu kewenangan Dinas Kesehatan untuk melakukan,” jelasnya. (*)