MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bergerak cepat mempercepat proyek jembatan kembar Barombong. Saat meninjau lokasi pada Selasa (7/4/2026), ia menargetkan proses pembebasan lahan tuntas sepenuhnya pada Juni 2026 mendatang.

Langkah ini merupakan bagian dari akselerasi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam merealisasikan proyek strategis nasional tersebut. Munafri turun langsung bersama Dinas Pertanahan serta Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (DBMBK) Sulawesi Selatan untuk memastikan status lahan benar-benar clear and clean.

“Hari ini kami memantau langsung progres pembebasan lahan. Kehadiran jembatan ini sangat krusial untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas yang selama ini membebani wilayah Barombong,” tegas pria yang akrab disapa Appi tersebut.

Proses Transparan dan Melibatkan APH

Untuk menjamin akuntabilitas, Pemkot Makassar telah membentuk tim pengadaan tanah dan menunjuk tim appraisal independen. Tim tersebut bertugas menentukan nilai ganti rugi secara objektif agar tidak merugikan masyarakat pemilik lahan.

Selain itu, Pemkot Makassar menggandeng Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengawal seluruh tahapan perencanaan hingga pembayaran. Langkah preventif ini bertujuan agar proses administrasi tetap berjalan aman dan terhindar dari potensi sengketa hukum di masa depan.

Adapun luas lahan yang akan dibebaskan mencapai kurang lebih 3 hektare dengan panjang proyek sekitar 800 meter. Seluruh pembiayaan lahan ini bersumber dari APBD Kota Makassar sebagai bentuk dukungan penuh terhadap pembangunan fisik yang nantinya dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Sinergi Lintas Sektor

Selanjutnya, Munafri menjelaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai Jalan Nasional. Koordinasi ini sangat penting agar titik koordinat lahan sesuai dengan desain akhir pembangunan jembatan.

“Kami memastikan koordinat pembangunan sudah sejalan dengan desain dari Bina Marga Provinsi dan Balai Jalan. Setelah lahan tuntas, pemerintah provinsi segera memulai pembangunan fisiknya,” tambah Munafri.

Prioritas Nasional di Kementerian PU

Pembangunan Jembatan Barombong kini telah masuk dalam daftar prioritas utama di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Jika tahap pembebasan lahan rampung sesuai jadwal, pemerintah akan mengusulkan pendanaan pusat melalui berbagai skema, termasuk Dana Insentif Daerah (DID).

Oleh karena itu, keberhasilan proyek ini menjadi kunci bagi peningkatan konektivitas di wilayah barat dan selatan Makassar. Infrastruktur ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi kemacetan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi baru bagi warga sekitar.

“Kita menjadi pendukung utama melalui pembebasan lahan ini. Mudah-mudahan bulan Juni semua selesai, sehingga kementerian bisa langsung mengeksekusi pembangunannya,” pungkasnya.