BONE, BERITA-SULSEL.COM – Maraknya aktivitas tambang galian C yang beroperasi secara ilegal membuat mahasiswa dan aktivis Bone geram. Melalui sebuah forum Diskusi Isu Strategis (DIKSI), pada Kamis (30/7/26), kematian Irfan, operator ekskavator sepekan lalu, jadi perbincangan serius.

Aktivis muda yang juga Ketua Forum Pemuda Indonesia, Fahri Bibi Syahputra, atau yang akrab disapa Roy, mendesak pemerintah turun tangan dengan mencabut izin wilayah tambang yang ada di Lampoko. Tak hanya itu, Roy juga meminta ketegasan polisi dengan menutup lokasi tambang yang dianggap telah menumbalkan pekerjanya karena tidak dilengkapi dengan alat pelindung diri.

“Okelah anda tidak bisa menindaki, silahkan keluarkan rekomendasi pencabutan izin. Kalau tidak dicabut, wah ada apa ini”, tegas Roy.

Ketegasan yang sama juga disampaikan Muhammad Farhan, Presiden Mahasiswa (Presma) IAIN Bone. Farhan menyoroti pekerja tambang yang tak dibekali alat pelindung diri, apalagi tambang Lampoko disebut-sebut sudah mengantongi IUP Operasi Produksi.

“Memang perlu tambang berizin diaudit kembali. Ketika ada tambang yang tidak sesuai K3, itu pidana. Undang-undang minerba Pasal 151 mengatakan apabila telah terjadi kejadian luar biasa, maka izinnya dicabut, tapi kami menduga masih beroperasi. Saya tidak percaya tambang ilegal tidak bisa ditertibkan karena ini pekerjaan kasat mata, bukan pekerjaan gaib”, terang Farhan.

Selain Roy dan Farhan, pernyataan keras juga ikut dilontarkan Muhammad Nurwan Tifta, Ketua Forum Aktivis Millenial yang juga selaku moderator diskusi. Nurwan mengatakan keberadaan tambang ilegal kini sudah cukup membuat keresahan di masyarakat apalagi setelah jatuhnya korban.

“Ini tugas aparat kepolisian untuk menyelesaikannya, jangan diskusi kita malam ini hanya berakhir disini. Memang tidak bisakah itu ekskavator disita, jadi barang bukti. Disini ada tipidter, kita tunggu itu tambang ditertibkan, khususnya yang ilegal ditutup saja”, ujar Nurwan.

Dihadiri Wakil Ketua DPRD Bone, Irwandi Burhan, perwakilan ESDM serta perwakilan Unit Tipidter Satreskrim Polres Bone, diskusi ini berlangsung alot karena membahas beberapa fakta di lapangan yang dimana ada kesan pembiaran oleh pemerintah dan pihak kepolisian.