LUTRA, BERITA-SULSEL.COM – Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 sudah di depan mata. KPU di semua level gencar melakukan sosialisasi ke berbagai segmen lapisan masyarakat, termasuk di Kabupaten Luwu Utara.

Sebagai otoritas tunggal penyelenggaraan pemilu, KPU harus mempersiapkan diri menghadapi hajatan politik tersebut agar pemilu berjalan lancar, tertib dan aman, sehingga tagline KPU di Pilkada Serentak 2018 “Mari ber-PILKADA dengan Berbudaya dan Bermartabat” bisa diwujudkan.

Sama halnya yang dilakukan KPU Lutra saat melaksanakan Sosialisasi Peranan Perempuan dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak, Rabu (4/10), di Aula Pertemuan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten

Sosialisasi kali ini sengaja menyasar DWP guna meningkatkan partisipasi pemilih perempuan yang dirasa masih sangat rendah, padahal jumlah pemilih perempuan di Lutra sedikit lebih banyak dari laki-laki.

“Perempuan diharapkan terlibat aktif di dalam penyelenggaraan pemilu sesuai amanat UUD 1945,” ujar Sekretaris KPU, Andi Kasmawati.

Menurut Kasmawati, keterlibatan perempuan dalam peningkatan partisipasi pemilih sangat diharapkan. Hal ini sesuai amanah UUD 1945 di mana perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama. Apalagi kata dia, UU Pemilu mewajibkan keterwakilan perempuan di DPR sebesar 30%.

“Keterlibatan perempuan sudah diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dan itu ditindaklanjuti dengan UU pemilu di mana keterwakilan perempuan 30% di DPR,” terang Kasmawati.

Sosialisasi ini juga menghadirkan Komisioner KPU Divisi Perencanaan dan Data, Syamsul Bachri. Dalam materinya, Syamsul senada dengan Kasmawati bahwa partisipsi perempuan dirasa masih sangat rendah.

Salah satu penyebabnya adalah kaum perempuan kekurangan ruang untuk mengambil kebijakan dan keputusan yang konkrit dalam membela hak-hak dan kebutuhan kaum perempuan itu sendiri.

“Kalau kita melihat potret parlemen perempuan dalam perpolitikan kita, partisipasinya memang masih rendah, karena mereka kurang mengambil kebijakan dan keputusan yang konkrit,” ungkapnya.

Olehnya itu, perempuan dituntut berperan aktif saling mendukung agar keterwakilan 30%, baik di parpol maupun DPR, bisa diwujudkan. Jargon 30%, katanya, masih jauh panggang dari api.

“Harus ada suara perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan itu sendiri. Ritme kehidupan perempuan tidak sama dengan laki-laki. Olehnya itu, keterwakilan perempuan harus sejati. Jangan bicara persamaan harkat dan derajat jika perempuan tidak melibatkan diri. Yang tahu masalah perempuan ya perempuan itu sendiri,” terang Syamsul.

Sebelumnya, Ketua DWP Kabupaten, Wasdiah Mahfud, meminta seluruh anggota DWP untuk tidak golput pada Pilkada Serentak 2018 mendatang. Dia juga berharap agar para perempuan menjadi pemilih yang cerdas.

“Jangan ada yang golput saat pemilihan mendatang. Jadilah pemilih yang cerdas, perempuan pilih perempuan,” pungkas istri Sekda Luwu Utara ini. (*)