BONE, BERITA-SULSEL.COM— Hindari penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus di tingkat SMA, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS SMA se Kabupaten Bone, gelar rapat koordinasi yang dihadiri langsung oleh Kajari Bone, Eri Satriana, di Gedung SMA Negeri 3 Watampone, Senin (24/8/20), pagi.

Eri sendiri saat ini telah menjabat Kepala Biro Hukum dan Komunikasi BPKP Pusat, usai dilantik 11 Agustus lalu di Jakarta, namun belum digantikan oleh Kajari baru. Eri yang juga seorang akademisi dan jadi dosen di beberapa Perguruan Tinggi, menyampaikan beberapa hal yang dianggap penting sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

“Awal dari korupsi ini adalah karena kadang seseorang tidak memahami fungsi dan tugasnya sendiri, apapun perilaku yang tidak baik, itulah yang disebut korup” ungkap Eri.

Mengangkat tema Peran Kejaksaan Dalam Pengawasan Pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan, Eri menegaskan yang terpenting saat ini adalah upaya preventif atau pencegahan. Kepala sekolah diharapkan mampu menjadi rule model dan tidak selalu berpikir untuk mendapatkan uang dari anggaran yang dikelola.

“Disini bukan soal sedikit banyaknya uang yang diambil, tapi perbuatan buruknya itulah yang disebut korupsi. Kegiatan ini bisa jadi langkah yang baik karena ada transparansi dan saya tidak mau menilai yang lalu-lalu, tapi saya ingin kedepannya semua bekerja dengan baik” terangnya.

Eri juga mengingatkan Kepsek tentang Trading in Influence atau perdagangan pengaruh yang rentan korupsi dimana bagi-bagi proyek bisa dilakukan dengan kekuatan pengaruh pejabat tertentu. Ditegaskan Eri, sesuatu yang dilaksanan dengan tidak baik sudah pasti akan menghasilkan pertanggungjawaban yang tidak baik pula.

Ketua MKKS, Muhammad Said Amin, selaku pelaksana kegiatan mengaku telah sepakat dengan Kepala Sekolah lain dalam periode ini pihaknya akan lebih aktif dalam penguatan hukum.

“Setelah ini kami akan fokus pada penguatan, kami akan undang Kepolisian, Inspektorat dan Ombudsman untuk rapat koordinasi selanjutnya” ujar Said.

Diakhir acara, Kajari Bone membagikan buku hasil tulisannya berjudul Asset Recovery, sekaligus menyampaikan maaf dan berpamitan karena dalam waktu beberapa hari lagi akan kembali ke Jakarta menjalankan amanah baru sebagai Kabiro Hukum dan Komunikasi BPKP. (eka)