BONE, BERITA-SULSEL.COM – Hari pertama Rapat Kerja Apdesi Provinsi Sulawesi Selatan, di Hotel Aerotel Smile Makassar, Senin (5/4/21) kemarin, diisi dengan materi yang dihadiri Perwakilan Polda, Media, Ombudsman dan BPK RI.

Auditor BPK RI, Medy Yudistira, didepan ratusan Kepala Desa, mengatakan sampai detik ini masih banyak Perangkat Desa yang belum memahami cara pengelolaan keuangan. Selain itu, Kepala Desa makin tertekan oleh kekakuan administrasi yang diinginkan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

“Sebenarnya tidak terlalu complicated, untuk SPJ dari timah rokok pun bisa jadi bukti jika tidak punya kwitansi, bahkan kalau ada pengeluaran tanpa bukti, bisa buat pernyataan tanggungjawab mutlak, yang penting juga dokumentasi tiap kegiatan, sesederhana itu. APIP terlalu kaku, administrasi harus begini, akhirnya bendahara jadi pengumpul stempel, bendahara hobi makan kertas minum solar” terang Medy.

Ditegaskan Medy bahwa Dana Desa itu digelontorkan untuk kesejahteraan Desa dimana anggaran itu swa kelola, melibatkan potensi dan Sumber Daya Manusia di Desa. Terpenting dalam anggaran ini, tidak digunakan untuk kepentingan pribadi para Kades dan perangkatnya.

“Makanya di desa itu tidak boleh ada brankas karena jangan sampai dibelanjakan untuk kebutuhan pribadi, belanja ATK, makan minum, ucapan selamat, segala macam, padahal itu tidak boleh. Brankas jadi godaan kepala desa untuk berbelanja kebutuhan pribadi” tutupnya. (eka)