MAROS, BERITA-SULSEL.COM – Kabupaten Maros mencatatkan capaian positif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data terbaru yang dirilis awal tahun 2026, jumlah penduduk miskin di wilayah berjuluk Butta Salewangang ini menyusut menjadi 32.670 jiwa.

Angka tersebut menunjukkan tren penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2024 yang masih berada di kisaran 34.000 jiwa. Artinya, sekitar 1.330 warga Maros berhasil keluar dari garis kemiskinan sepanjang tahun 2025. Ini sekaligus menjadi rekor angka kemiskinan terendah dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Maros.

Faktor Pendorong Penurunan

Fungsional Perencana Ahli Pertama Bappeda Maros, James David Mangawe, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai instrumen kebijakan. Selain Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih menjadi bantalan utama, sektor ekonomi kreatif juga mulai menunjukkan taringnya.

“Selain bantuan sosial, pertumbuhan sektor UMKM, peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif turut mendorong penurunan kemiskinan,” ujar James pada Rabu (7/1/2026).

Meskipun membaik, James memaparkan bahwa Garis Kemiskinan (GK) pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp560.172 per kapita per bulan. Warga dengan pengeluaran di bawah standar tersebut tetap dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Pemetaan Wilayah: Bontoa Tertinggi

Data Bappeda juga memetakan sebaran wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tertinggi. Tercatat ada tiga kecamatan yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah:

1. Kecamatan Bontoa: 10.305 jiwa.

2. Kecamatan Maros Baru: 8.584 jiwa.

3. Kecamatan Bantimurung: 7.915 jiwa.

Di sisi lain, tren positif juga terlihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maros yang kini menyentuh angka 74,79 poin. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan nyata pada aspek kualitas hidup, pendidikan, dan daya beli masyarakat secara kolektif.

Catatan Kritis dari Legislator

Menanggapi capaian tersebut, Anggota DPRD Maros, Muh Yusuf “Sarro”, memberikan apresiasi sekaligus peringatan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, angka 32 ribu jiwa masih merupakan tantangan besar yang tidak boleh dianggap remeh.

“Program penanggulangan kemiskinan harus tepat sasaran dan menyentuh akar persoalan. Kita tidak boleh cepat berpuas diri,” tegas Yusuf.

Ia mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian khusus pada wilayah pesisir seperti Bontoa melalui penguatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan agar penurunan angka ini berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup nyata di lapangan