GOWA, BERITA-SULSEL.COM — Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menerima kunjungan jajaran Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) RI di ruang kerjanya, Jumat (5/6/2026). Pertemuan strategis tersebut membahas Program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (Kampung REDAM) yang kini tengah meluas ke berbagai daerah di Indonesia.

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menginisiasi program ini untuk memperkuat penyelesaian konflik sosial berbasis masyarakat. Selain itu, program tersebut juga bertujuan mendorong terwujudnya desa dan kelurahan yang sadar HAM.

Stabilitas Sosial di Gowa Sangat Terkendali

Darmawangsyah Muin menyambut baik kehadiran program tersebut. Menurutnya, Kampung REDAM sangat sejalan dengan kondisi sosial masyarakat Kabupaten Gowa yang sukses menjaga stabilitas, toleransi, dan hukum selama ini.

Ia menjelaskan bahwa kondisi HAM di Kabupaten Gowa saat ini berada dalam situasi yang aman dan terkendali. Meskipun beberapa waktu lalu sempat muncul dinamika sosial terkait kasus kekerasan seksual, aparat penegak hukum mampu menanganinya secara cepat sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kasus tersebut memang sempat menjadi perhatian masyarakat, namun tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Penanganan yang dilakukan aparat penegak hukum serta dukungan berbagai elemen masyarakat mampu meredam potensi gesekan yang lebih luas,” ujar Darmawangsyah.

Oleh karena itu, ia menilai masyarakat Gowa saat ini semakin dewasa dalam menyikapi berbagai persoalan hukum maupun hak asasi manusia. Kesadaran warga untuk menghormati proses hukum menjadi faktor utama yang menjaga stabilitas daerah.

Kondusif Jelang Dinamika Politik

Tidak hanya dalam aspek sosial, Darmawangsyah juga menegaskan bahwa dinamika politik di Kabupaten Gowa berlangsung dalam suasana yang sangat kondusif. Perbedaan pandangan politik tidak memicu polarisasi yang berlebihan di tengah masyarakat.

“Kedewasaan masyarakat dalam menerima informasi, termasuk yang berkembang di ruang publik dan media sosial, turut berkontribusi menjaga stabilitas sosial dan politik daerah. Para tokoh masyarakat, tokoh politik, serta berbagai pemangku kepentingan juga lebih mengedepankan dialog,” katanya.

Selanjutnya, ia menyatakan Pemerintah Kabupaten Gowa siap menindaklanjuti Program Kampung REDAM ini melalui koordinasi instansi terkait. Pemkab Gowa berkomitmen penuh untuk menyukseskan program berbasis pembinaan desa ini.

Gowa Jadi Daerah Kedua di Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pelayanan HAM KemenHAM RI, Osbin Samosir, menyampaikan bahwa Kabupaten Gowa menjadi daerah kedua di Indonesia yang menerima sosialisasi ini setelah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KemenHAM merancang program ini untuk mendorong desa dan kelurahan agar mampu merawat perdamaian sekaligus menyelesaikan konflik secara konstruktif.

“Kami membawa Program Kampung REDAM untuk mendorong desa dan kelurahan merawat perdamaian. Desa Sadar HAM nantinya dapat didukung melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,” kata Osbin Samosir.

Oleh sebab itu, Osbin sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Gowa yang berhasil menjaga harmoni di tengah keberagaman masyarakat multikultural. Setelah Kabupaten Gowa, KemenHAM Sulsel juga akan melanjutkan kunjungan serupa ke sejumlah daerah lain seperti Maros, Pangkep, Bulukumba, hingga Kota Makassar.

Sebagai informasi, pertemuan penting ini juga dihadiri oleh Sekda Gowa, Kakanwil KemenHAM Sulsel, Kaban Kesbangpol Gowa, Sekdis PMD Gowa, serta Kabag Hukum & HAM Setda Gowa.