GOWA, BERITA-SULSEL.COM – Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Tenri Indah, mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari setiap program pemerintah. Ia menyampaikan ajakan tersebut saat menggelar Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Anggaran Pemerintah Tahun 2026 di Desa Panakukang, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sabtu (27/6/2026).

Ratusan warga menghadiri kegiatan tersebut dengan antusias. Selain itu, Sekretaris DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan, Darmawangsyah Muin, juga hadir mendampingi legislator tersebut. Sosialisasi ini tidak hanya menjadi wadah untuk memaparkan program pemerintah, melainkan juga berfungsi sebagai ruang dialog interaktif antara masyarakat dan wakil rakyat.

Dalam pemaparannya, Andi Tenri Indah menegaskan bahwa pengawasan anggaran bukan hanya menjadi tugas eksklusif DPRD. Sebaliknya, agenda besar ini membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan warga secara langsung sangat krusial untuk memastikan penggunaan APBD berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Masyarakat harus mengetahui ke mana arah alokasi anggaran daerah. Oleh karena itu, pengawasan bukan hanya tugas kami di DPRD. Warga juga memegang peran penting untuk ikut mengawal uang rakyat ini,” ujar Andi Tenri Indah.

Politisi Partai Gerindra tersebut kemudian menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk menyerap aspirasi konstituen. Selain itu, lewat forum ini, ia memberikan pemahaman komprehensif mengenai berbagai program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang masuk dalam objek pengawasan legislatif.

Sebagai Ketua Komisi E yang membidangi sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, pemuda, dan olahraga, Andi Tenri Indah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kami datang membawa program-program pemerintah provinsi yang menjadi fokus pengawasan, mulai dari mutu pendidikan, sarana sekolah, hingga layanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas. Selanjutnya, kami akan turun langsung ke lapangan guna menindaklanjuti setiap persoalan warga secara cepat,” tegasnya.

Ia menambahkan, Komisi E siap mendorong pemenuhan kebutuhan fasilitas pendidikan, khususnya untuk jenjang SMA dan SMK yang berada di bawah kewenangan provinsi. Di samping itu, mutu pelayanan kesehatan juga terus mendapat perhatian serius agar masyarakat memperoleh hak medis secara layak.

Saat sesi dialog berlangsung, warga memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan berbagai keluhan riil. Salah satunya datang dari Tasrif Daeng Tojeng, warga Dusun Panakukang. Ia mengeluhkan sulitnya petani memperoleh pupuk serta kondisi jalan desa yang belum mendapatkan perbaikan memadai dari pemerintah.

“Kami ingin kejelasan, apakah petani bisa mendapatkan bantuan pupuk gratis? Selain itu, jalan di kampung kami sudah puluhan tahun mengalami kerusakan tanpa ada perbaikan yang memadai,” keluh Tasrif.

Merespons pertanyaan tersebut, Andi Tenri Indah memberikan solusi taktis. Ia menjelaskan bahwa kelompok tani bisa mengupayakan bantuan pupuk maupun bibit pertanian melalui pengajuan proposal resmi kepada pemerintah daerah.

“Silakan kelompok tani menyusun proposal tersebut dengan baik. Kami berkomitmen untuk memfasilitasi dan meneruskannya ke Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pertanian agar segera mendapat proses sesuai mekanisme yang berlaku,” jelas Andi Tenri Indah.

Sementara itu, terkait infrastruktur jalan, ia mengakui bahwa tantangan efisiensi anggaran masih membayangi pelaksanaan pembangunan fisik. Kendati demikian, pihak legislatif terus membangun komunikasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten Gowa agar jalan desa tersebut masuk dalam skala prioritas.

“Kami akan terus mengawal persoalan infrastruktur ini dan berkoordinasi secara aktif dengan pemerintah daerah agar realisasi perbaikan jalan dapat menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia,” tambahnya.

Selain masalah pertanian dan infrastruktur, warga juga mengkhawatirkan validitas pendataan masyarakat miskin, status kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan akses layanan medis darurat.

Menanggapi kekhawatiran itu, Andi Tenri Indah mengimbau masyarakat agar kooperatif dan memberikan data yang jujur kepada petugas, terutama saat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Sebab, akurasi data merupakan fondasi utama bagi pemerintah dalam mendistribusikan bantuan sosial maupun layanan kesehatan gratis.

“Ketika petugas sensus datang, berikanlah informasi yang sejujurnya. Jangan pernah menghindari petugas, karena validitas data Anda menentukan kelayakan menerima bantuan. Masalah KIS nonaktif sering kali terjadi karena data warga tidak pernah diperbarui,” imbaunya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan yang juga merupakan Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, mengapresiasi kehadiran ratusan warga Desa Panakukang. Ia menyampaikan bahwa Kecamatan Pallangga memiliki ikatan emosional yang kuat karena memberikan basis dukungan besar kepada Andi Tenri Indah pada Pemilu Legislatif lalu.

“Kami mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada seluruh masyarakat Pallangga. Dukungan luar biasa pada pemilu lalu melahirkan tanggung jawab besar bagi kami untuk selalu hadir dan memperjuangkan aspirasi warga di forum ini,” ucap Darmawangsyah.

Ia menegaskan bahwa kehadirannya mendampingi Ketua Komisi E merupakan bentuk komitmen nyata. Pengawalan aspirasi masyarakat akan terus bergerak melalui fungsi pengawasan dan penganggaran yang kuat di parlemen.

Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyuarakan problem di bidang pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan sosial sebagai bahan evaluasi konstruktif bagi pemerintah.

Acara sosialisasi tersebut ditutup dengan foto bersama. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Desa Panakukang Saifuddin Daeng Nompo, unsur Babinsa dan Bhabinkamtibmas, mantan kepala desa, Tim Barisan Relawan Prabowo Nusantara (BRPN), serta tokoh masyarakat setempat. Melalui forum ini, seluruh elemen berharap keterlibatan publik dalam mengawasi anggaran mampu mewujudkan pembangunan Gowa yang transparan, tepat sasaran, dan berpihak penuh pada kepentingan rakyat.